1.157 Aset Pemkab Bangkalan Tanpa Sertifikat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) BELUM DIURUS: Ribuan aset tanah milik Pemkab Bangkalan masih ilegal atau tidak mengantongi sertifikat.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Ribuan aset tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan belum memiliki sertifikat. Total tanah berpelat merah yang harus di sertifikat mencapai 1.610 tanah. Bahkan, lahan tersebut sudah ditempati bangunan milik pemkab. Hanya saja, hingga saat ini terdapat 453 lahan yang sudah tersertifikasi.

Sedangkan sisanya, sebanyak 1.157 lahan belum mengantongi sertifikat alias bodong. Hal tersebut diketahui hasil rapat yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan pemkab atau Kota se-Jatim, Kamis (5/8/2021) lalu.

Kepala Inspektorat Bangkalan Joko Supriyono mengatakan, sesuai hasil rapat, aset berupa tanah diminta segera untuk dilengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah paling lambat 2023. Sebab, tidak semua aset tanah bersertifikat. Sehingga, menjadi atensi KPK dan mendorong segera melakukan pengurusan kelengkapan administrasi lahan.

“Intinya, kami di dorong KPK supaya kabupaten atau kota segera melakukan sertifikasi aset tanah yang dalam penguasaan pemkab. Selama ini, memang tidak semua tersertifikasi,” ujarnya, Minggu (8/8/2021).

Menurutnya, tahun ini dan paling lambat tahun 2023 aset tanah harus sudah selesai tersertifikasi. Namun, pengurusan sertifikat tanah tidak semudah pengurusan sertifikat lainnya. Sebab, ada standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi. Terlebih, harus melengkapi seluruh dokumen yang menjadi persyaratan administrasi penyertifikatan tanah.

“Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu, ada SOP-nya, ada batasnya juga. Kemarin, kami juga sempat dipertemukan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jatim. Intinya, kami akan diberikan terobosan baru untuk mempermudah melakukan sertifikasi tanah,” ucapnya via telepon.

Terobosan baru yang dimaksud, tidak perlu sedetail seperti ketika melakukan pengurusan perorangan. Dalam pengurusannya, terpenting aset tanah merupakan penguasaan pemkab dan benar dinyatakan milik pemkab. “Jadi nanti kami akan diberikan persyaratan tertentu oleh Kakanwil, intinya sudah sepakat akan diberikan kemudahan, rencananya akan diberikan loket khusus,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, sesuai administrasi aset tanah milik pemkab yang belum mengantongi sertifikat, hanya berupa petok D merupakan dokumen berupa surat yang memiliki kekuatan hak atas tanah. Atau, petok D setara dengan sertifikat hak milik (SHM). Seperti, bangunan puskesmas dan sekolah yang sudah dianggap bukan lahan pribadi.

Ditegaskan, dengan target yang telah diberikan oleh KPK saat rapat, meminta agar pemkab bisa melakukan penganggaran untuk pengurusan sertifikat aset tanah. Diharapkan, agar tiga tahun ke depan mampu menuntaskan sertifikasi tanah. “Mudah-mudahan, tahun depan bisa segera selesai, sehingga tidak memerlukan waktu 3 tahun semua aset tanah pemkab tuntas,” tukasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *