1.157 Ruas Jalan Kabupetan di Sampang Belum Tersertifikat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) BELUM BERSERTIFIKAT: BPPKAD Sampang mengaku mendapat tambahan ribuan aset jalan kabupaten dan lingkungan tidak bersertifikat.

Kabarmadura.id/Sampang-Aset tanah jalan di Kabupaten Sampang diketahui banyak yang belum bersetifikat. Hal itulah yang menyebabkan upaya pengelolaan aset daerah belum maksimal dan rutin menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Saryono melalui Kabid Pengelolaan Aset Bambang Indra Basuki mengaku, pada tahun ini pihaknya mendapatkan tambahan pengakuan aset tanah jalan kabupaten dan jalan lingkungan untuk segera bersertifikat atas nama Pemkab Sampang sebanyak 1.157 ruas jalan. Rinciannya, 420 ruas jalan kabupaten dan 737 ruas jalan lingkungan yang tersebar di enam kelurahan belum bersertifikat.

Bacaan Lainnya

Kata dia, sebenarnya ribuan ruas jalan tersebut sudah ada surat keputusan (SK). Sementara untuk penanggung jawab jalan kabupaten itu, yang memegang yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang.  Sementara untuk jalan lingkungan itu yakni kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang, tetapi semua aset jalan belum tersetifikat tersebut agar segera disertifikat atas nama pemerintah daerah.

“Kami mendapatkan tambahan aset jalan kabupaten dan lingkungan untuk disertifikat mencapai 1.157 ruas, karena hingga kini belum disertifikat, maka harus diupayakan secara bertahap,” ujar Bambang saat ditemui Kabar Madura.

Dia menguraikan, semua aset tanah berupa jalan yang belum bersertifikat sudah tersentuh program dari pemerintah, seperti pengaspalan dan tidak ada klaim dari warga, tetapi dikhawatirkan suatu saat nanti ada pengakuan dari masyarakat, agar segera disertifikat, karena hingga kini aset jalan masih status tanah negara, belum ada sertifikat resminya.

Sementara untuk ruas jalan desa itu sudah kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pemerintah desa setempat,  termasuk Polindes dan Pustu serta aset tanah lainnya yang berada di desa setempat.

“Sebenarnya aset jalan ini merupakan tanah milik negara dan pemerintah sudah menyentuh dengan program pengaspalan serta tidak ada klaim dari warga, tapi untuk antisipasi maka perlu disertifikat, agar dokumen kepemilikan atas nama pemerintah daerah lengkap dan tidak ada potensi bermasalah di kemudian hari,” terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Sampang Ach. Hafi mengatakan, upaya pensertifikatan aset jalan itu harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah daerah. Pihaknya mengaku sudah melimpahkan kepada bagian aset daerah terkait jalan-jalan kabupaten yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sertifikat aset jalan itu, sebagai tanda surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Maka pensertifikatan itu dipandang sangat perlu dan sebuah keharusan, agar semua aset jalan kabupaten tersebut tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh masyarakat.

“Kami sudah melimpahkan ke bagian aset sebanyak 420 ruas  jalan untuk disertifikat, tapi ini semua harus dilakukan secara bertahap,” singkatnya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *