Bupati Bangkalan Janji Isi Pimpinan 10 OPD Pasca Lebaran

oleh

Kabarmadura.id/BANGKALAN- Hingga saat ini, sebanyak10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan dipimpin pelaksana tugas (Plt).

OPD tersebut diantaranya, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Syamrabu, Satpol-PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Peternakan.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengatakan, sepuluh OPD yang masih dijabat Plt akan segera diisi dengan pejabat definitif, hal tersebut sebagai upaya menyelaraskan kinerja antar OPD yang maksimal.

“Kemungkinan besar nanti akan dilakukan lelang jabatan setelah lebaran, sekarang masih dijabat Plt,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Moh. Ghufron mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan di beberapa OPD tersebut. Dikatakannya, panitia seleksi (pansel) lelang jabatan tersebut melibatkan beberapa pihak dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) seperti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jatim, Kepala Kantor Regional (Kanreg) II BKN., Widyaiswara Surabaya, dan Rektor UTM (Universitas Trunojoyo Madura).

“Ini masih kita hubungi, via telepon sudah siap, cuma kesediaan secara tertulis ini masih belum,” bebernya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman, mendesak segera melakukan pengisian jabatan pimpinan OPD yang kosong berstatus definitif. Menirutnya, mutasi bertujuan menyegarkan birokrasi dan meningkatkan kinerja pejabat.

“Kami meminta agar Bupati Bangkalan segera mengisi sejumlah OPD yang kosong itu berstatus definitif, sehingga pejabat yang diberi wewenang itu dapat bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan birokrasi,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa ketika pejabat dimutasi ke OPD yang baru, lalu OPD yang lama dibiarkan kosong, dinilai kurang tepat. Misalnya, inspektorat. Inspektur yang lama dimutasi ke DLH. Sementara di inspektorat tidak ada pejabat.

“Ini kan terkesan tidak serius. Ada mutasi,tapi ada OPD yang kosong,” tambahnya.(awe/rei)