107 Desa di Bangkalan Nakal Setor Pajak

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) RENDAH: Capaian pembayaran pajak bumi dan bangunan di bangkalan masih jauh dari target yang telah ditentukan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Bangkalan masih rendah. Bahkan keterlibatan kejaksaan untuk mendorong ketertiban pembayaran pajak itu belum membuahkan hasil. Terbukti ada sekitar 107 desa yang masih nakal melunasi pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ismet Efendi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak dan Retribusi 1 Budi Hariyanto mengungkapkan, jumlah desa yang belum melunasi PBB tahun 2021 masih ada 107 desa. Parahnya, ada yang persentase pembayarannya di bawah 50 persen.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya mengaku sudah menjalin kerja sama dengan kejaksaan negeri setempat untuk memanggil desa yang lelet melunasi PBB. Tapi dampaknya tidak terlalu signifikan.

Bacaan Lainnya

“”Banyak yang belum melunasi. Padahal desa desa yang belum lunas itu juga sudah dipanggil kejaksaan,” tegas Ismet Efendi, Rabu (23/2/2022).

Hampir keseluruhan kepala desa yang dipanggil mengaku keberatan jika harus menanggung sisa piutang PBB yang sudah ditangguhkan sejak periode sebelumnya.

“Mereka juga keberatan, kalau harus menanggung piutang itu seorang diri,” imbuhnya.

Dari target yang sudah ditetapkan, kekurangan pembayaran mencapai sekitar Rp1 miliar. Sehingga sisa piutang itu nanti akan masuk daftar tunggakan desa.

Sedangkan menurut Kepala Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, Moh Muhlis, mayoritas masyarakat merasa tidak punya tanggung jawab membayar pajak PBB. Lantaran sebelumnya dibayarkan oleh kepala desanya sesuai dengan janji politik ketika masih pencalonan. Sehingga tidak membayar pajak menjadi sebuah kebiasaan.

“Jika belum memberatkan mungkin bisa saja ditanggung (kades). Tapi jika banyak, kadang repot juga,” jelasnya.

Bahkan, kerap kali kepala desa diwarisi tunggakan pajak dari yang menjabat sebelumnya. Akhirnya beban tanggungan itu menjadi menumpuk. “Piutang sebelumnya ini yang sulit diatasi, karena setiap kepala desa tidak sama,” tutupnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Sule Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.