oleh

111 Desa Bakal Gelar Pilkades, Legislatif Sampang Desak Perbaiki Regulasi

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang mencatat 111 desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2021 mendatang. Sayangnya hingga sekarang belum ada persiapan dan kepastian terkait waktu pelaksanaanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menyarankan, agar  pemkab dalam hal ini DPMD dan Bagian Hukum Setkab Sampang agar segera melakukan perbaikan terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Pilkades. Tujuannya guna meminimalisir terjadinya konflik.

Pelaksana tugas (Plt) Kapala DPMD Sampang Suhanto mengatakan, pada tahun 2021 mendatang terdapat sebanyak 111 desa akan menggelar pilkades serentak. Kendati demikian, pihaknya mengaku belum melaksanakan persiapan, bahkan belum diputuskan terkait waktu pelaksanaanya.

“Jumlah desa yang akan menggelar pilkades serentak tahun 2021 ada sebanyak 111 desa, tapi masih belum konkrit dan diputuskan kepastiannya pelaksanaanya kapan? kami masih menunggu petunjuk bapak Bupati Sampang,” ujar Suhanto kepada Kabar Madura, Rabu (16/9/2020).

Disinggung soal Perbup Pilkades Nomor 31 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Dirinya memastikan masih akan dilakukan pembahasan, perbaikan dan perubahan didalamnya.

“Yang jelas, Perbup 31/2019 tentang Pilkades ini masih akan diubah dan segera dilakukan pembahasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah menyarakankan, pihak eksekutif dalam hal ini DPMD dan Bagian Hukum agar segera melakukan perubahan atas regulasi pelaksanaan pilkades serentak, yakni Perbup Pilkades. Tujuannya meminimalisir terjadinya konflik.

Menurut dia, terdapat beberapa poin yang harus dilakukan perubahan dan penambahan dalam Perbup Pilkades yang ada sekarang, berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan pilkades serentak tahun lalu di wilayah Kota Bahari itu, terdapat beberapa polemik dan konflik, maka kedepannya itu tidak boleh terulang lagi.

“Pemkab mestinya sudah mulai melakukan persiapan dalam pelaksanaan pilkades serentak, memperbaiki regulasi dan semacamnya guna meminimalisir terjadi konflik,” ucap Politisi muda dari partai Golkar itu.

Pria yang akrab disapa Ubed itu, menyarankan dalam penentuan skoring calon kades itu, klausulnya harus mengacu pada peraturan pemerintah yang didalamnya sudah dijelaskan secara detail mengenai ijazah, pengalaman. Jadi seharusnya hal itu yang diutamakan dari sekedar tambahan tes wawancara dan tulis, tetapi di Sampang poin tes wawancara dan tes tulis itu poinnya lebih besar dari klausul yang ada dalam PP tersebut.

Di sisi lain, terkait lokasi pelaksanaan pilkades itu yang harus sudah ditetapkan sebelum penetapan calonnya, jadi P2KD itu harus menetapkan lokasi pelaksanaannya sebelum calon disahkan atau bisa diambil alih difasilitasi tim kecamatan dan kabupaten untuk penentuan lokasinya. Sebab, persoalan lokasi ini kerap memicu timbulnya konflik dalam pelaksanaan Pilkades.

Lanjut dia, tidak adanya batasan maksimal calon atau jika tetap ada batasan itu, maka harus dengan dukungan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan e-KTP sebanyak 10 sampai 12 persen dari total penduduk di desa tersebut. Hal itu, diharapkan dapat meminimalisir timbulnya konflik ditengah masyarakat.

“Perbup Pilkades yang sekarang ini memang harus diperbaiki, dengan menambah dan merubah beberapa poin yang kurang tepat, sehingga pelaksanaan pilkades serentak bisa lebih baik kedepannya,”tukasnya,(sub/mam)

Komentar

News Feed