oleh

12 Paket Diswakelolakan, Legislatif Bangkalan Nilai Labrak Aturan

KABARMADURA.ID Sampang Ki – Kasus belasan paket proyek yang mendadak diswakelolakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi atensi khusus wakil rakyat. Dalam waktu dekat, Komisi III berencana akan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sampang Mohammad Subhan mengatakan, dalam waktu dekat akan melayangkan surat panggilan kepada Dinas PUPR. Pihaknya akan mempertanyakan adanya swakelola proyek yang terkesan mendadak. “Kami akan panggil PUPR dalam waktu dekat,” katanya.

Pihaknya minta pemerintah daerah untuk hati-hati dalam menentukan kebijakan. Terutama berkaitan dengan keuangan negara. Jika kesalahan itu sengaja dilakukan maka akan berdampak hukum.

Subhan mengaku ada yang janggal dengan diluncurkannya 12 paket proyek yang diswakelolakan. Apalagi dikerjakan dengan sistem padat karya. Sebab jika memang dua belas paket tersebut swakelola tidak akan pernah ada penawaran harga per paket.

“Namun kenyataannya terindikasi masih ada pemenang tapi tidak terlihat di LPSE. Bahkan jika diketahui pengerjaannya tidak sesuai dengan padat karya maka akan melanggar hukum,” ucapnya.

Dia menjelaskan, jika swakelola padat karya terlihat mudah tapi tidak mudah dikerjakan. Sebab, material proyek wajib mengutamakan sumber daya lokal, tanah kerja lokal dan teknologi lokal. Sementara waktu yang sangat mepet pekerjaan itu diragukan kualitasnya.

Dia menegaskan jika proyek padat karya itu belum bisa dilakukan seutuhnya. Sebab pengerjaannya menggunakan tanah kerja lokal dan teknologi lokal. Selain itu, tidak boleh dikontraktualkan ataupun dikerjakan oleh perusahaan. Namun kenyataannya masih banyak diantara proyek sudah melekat dengan pelaksanaanya.

“Dalam padat karya ini juga diatur soal komposisi anggarannya. Yakni 30 persen dari nilai anggaran proyek wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat,” terangnya.

Informasi yang dirangkum Kabar Madura, 12 proyek itu rata -rata anggarannya di atas Rp 200 juta. Total anggaran dari dua belas paket tidak kurang dari Rp 12 miliar. Sehingga wajib dikontraktualkan. Bahkan sebagian proyek tersebut sudah dilaksanakan. Namun Dinas PUPR berdalih swakelola pemulihan dampak Covid-19.

Sebelumnya, kasus ini terungkap dari anggota badan anggaran (Banggar) Aulia Rahman. Kegiatan fisik 12 paket tidak pernah dibahas sebelumnya. Bahkan tidak ada dalam dokumen APBD 2020 maupun APBD- P.

Sementara Kepala Dinas PUPR Achmad Hafi menolak memberikan keterangan. Berusaha ditemui ke meja kerjanya tidak berhasil. Bahkan dikonfirmasi melalui nomor ponselnya tidak ada tanggapan.

Sebelumnya, pihaknya enggan menjelaskan masalah tersebut. Bahkan tidak diakuinya peluncuran 12 paket proyek. Sementara bawahannya, membenarkan adanya dua belas paket yang sudah dikerjakan. (km54/mam)

 

 

 

Komentar

News Feed