oleh

12 Paket Proyek Dikerjakan tanpa Lelang

KABARMADURA.ID, Sampang  – Peluncuran proyek fisik sebanyak 12 paket disinyalir melabrak aturan. Beberapa paket diantaranya dianggarkan lebih dari Rp200 juta, namun dikerjakan tanpa proses tender.

Anggaran proyek tersebut menggunakan sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 pasca refocusing. Namun, alokasi proyek 12 paket tidak terdaftar di APBD 2020 maupun APBD Perubahan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Aulia Rahman mengungkapkan, jika Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) setempat mendadak meluncurkan 12 paket proyek swakelola. Sementara alokasi itu tidak pernah dibahas sebelumnya di Banggar. “Baik di APBD maupun di APBD Perubahan, kami tidak pernah membahas 12 paket proyek itu,” ungkapnya.

Dia menegaskan, tindakan dinas PUPR dikatakan melanggar aturan. Sebab swakelola tidak bisa dibenarkan tanpa alasan yang jelas. Apalagi, proyek swakelola itu tidak pernah dibahas dalam perencanaan penyusunan anggaran.

“Dalam aturannya sudah jelas. Jika ada proyek swakelola itu benar tidak harus ditender. Tapi alokasi anggaran harus ditetapkan saat penyusunan anggaran. Nah ini kapan pembahasannya?,” tandasnya.

Politikus Partai Demokrat meminta PUPR tidak main-main dengan anggaran. Sebab akan berdampak hukum. Sebab alasan swakelola yang dilakukan tidak bisa dibenarkan. Karena alokasi anggaran tidak dibahas jauh hari sebelumnya.

“Ini bersifat dadakan dengan alasan swakelola. Dikatakan ini urgen juga tidak urgen. Sebaiknya tidak melakukan manipulasi anggaran jika melanggar hukum,” ujarnya.

Informasi yang dirangkum Kabar Madura, 12 proyek itu rata -rata anggarannya di atas Rp200 juta. Sehingga wajib dikontraktualkan. Bahkan sebagian proyek tersebut sudah dilaksanakan. Namun Dinas PUPR berdalih swakelola pemulihan dampak Covid-19. Program pemulihan ekonomi dampak Covid-19 berupa rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten, diduga syarat maladministrasi.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Hasan Mustofa membenarkan adanya 12 paket tersebut. Bahkan, pihaknya tidak membantah jika proyek tersebut sudah dikerjakan. Sayangnya pihaknya menolak memberikan keterangan resmi. “Langsung konfirmasi ke kepala dinas saja,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Sampang, Achmad Hafi saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan detail. Bahkan, pihaknya tidak mengakui jika 12 paket itu sudah diluncurkan. “Masih di Komisi III pembahasan RKA tahun 2021,” katanya singkat. (km54/mam)

12 Paket yang diluncurkan oleh Dinas PUPR Tanpa Lelang

Rehabilitasi Jalan Panyepen– Batorasang.

Rehabilitasi Jalan Paopale Laok– Lar Lar.

Rehabilitasi Jalan Banjar Talela– Taddan.

Rehabilitasi Jalan Lepelle– Pelenggiyen.

Rehabilitasi Jalan Kamondung– Meteng.

Rehabilitasi Jalan Trapang– Asem Jaran.

Rehabilitasi Jalan Karang Penang Oloh– Bulmated.

Rehabilitasi Jalan Labang– Noreh.

Rehabilitasi Jalan Somber– Banjar.

Rehabilitasi Jalan Banjar– Somber.

Rehabilitasi Jalan Banjar Sokah– Batuporo Barat.

Rehabilitasi Jalan Tobai Timur– Poreh.

Komentar

News Feed