oleh

138.857 Rumah Tangga yang Tercatat DTKS, Tidak Semuanya Dapat Bantuan

Kabarmadura.id/Bangkalan– Masyarakat kurang mampu (miskin) yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah harus terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) yang kini berganti menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab, masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS itu tidak akan mendapat bantuan dari pemerintah, baik berupa bantuan sosial (Bansos), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penerima bantuan subsidi.

Namun, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan yakni sebanyak 138.857 rumah tangga, tidak keseluruhan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kepala Dinsos Bangkalan Wibagyo menuturkan, yang mendapatkan bantuan hanya. Sekitar 95.000 rumah tangga saja.

“Ada penurunan, sebelumnya 141 ribu lebih yang masuk DTKS,” katanya, Rabu (29/7/2020).

Kata dia, bantuan lain tersebut sementara yakni berupa ada Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaringan Pengama Sosial (JPS) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Terlebih, data ini Wibagyo mengakui bahwa belum sepenuhnya valid. Karena masih ada data warga yang meninggal masih tercatat.

Kini pihaknya tengah melakukan verifikasi validasi (Verval) ulang. Dalam setahun, dia menuturkan, bisa mencapai empat kali. Namun, karena ada kebijakam baru, sehingga tahun ini verval hanya dilakukan 2 kali.

“Selama 1 tahun biasanya 4 kali, cuma tahun ini baru 2 kali. Kami targetkan verval ini selesai 2 Agustus mendatang,” terangnya.

Saat ini sendiri, yang sudah melakukan verval belum sepenuhnya selesai. Dia menuturkan, yang baru masuk padanya hingga bulan Juli ini masih 181 desa saja. Sisanya masih belum memberikan laporan hasil verval. Masih menurut Wibagyo, belum lengkapnya verval tersebut ada beberapa kendala.

“Anggaran, sumber daya manusia (SDM) Operator Desa, Kurangnya Pemahaman Pemerintahan Desa akan pentingnya Verval DTKS dan Tingkat Kesadaran Masyarakat,” tandasnya. (ina)

 

Komentar

News Feed