14 Napi Dibebaskan Berkat Penuhi Persyaratan Asimilasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST FOR KM) DIPERKETAT: Rutan Sampang bebaskan belasan Napi, lantaran sudah memenuhi syarat asimilasi.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Memasuki awal tahun 2021, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II-B Kabupaten Sampang membebaskan belasan narapidana (Napi). Mereka dinyatakan memenuhi syarat mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran wabah Covid-19.

Kepala Rutan Kelas II-B KabupatennSampang Gatot Tri Rahardjo melalui staf Pelayanan Tahanan Siti Rachima menguraikan, napi yang dibebaskan itu sudah menjalani masa tahanan 2/3 dan setengah masa pidananya. Namun, asimilasi tahun ini diakui ada perbedaan dari sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Sebab, proses dan persyaratannya lebih ketat. Hal itu, untuk meminimalisir adanya tendensi negatif terhadap para napi. Perbedaan asimilasi kali ini dengan tahun sebelumnya, untuk para napi kasus pembegalan, pembunuhan, pemerkosaan dan perlindungan anak sudah tidak bisa mendapatkan asimilasi, meski sudah menjalani masa tahanan 2/3.

Sedangkan sebelumnya hanya napi kasus Korupsi, teroris dan narkoba yang divonis diatas lima tahun yang tidak bisa mendapatkan program asimilasi tersebut. “Napi yang dapat asimilasi dan dibebaskan pada Senin sore (18/1) sebanyak 14 orang, mayoritas napi kasus narkoba dengan putusan dibawah lima tahun dan pencurian ringan,” ujarnya, Selasa (19/01/2021).

Pihaknya menegaskan, jumlah napi yang mendapatkan asimilasi itu masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, karena saat ini masih dalam proses pendataan, sedangkan jumlah napi dan tahanan yang mendekam di Rutan Sampang hingga kini masih tercatat sebanyak 363 orang.

“Napi yang mendapatkan asimilasi ini bebas bersyarat, yakni wajib lapor ke Bapas dan terus dipantau baik melalui daring dan lapor secara mandiri, jadi mereka tidak boleh beraktifitas di luar daerah, hanya di rumah saja,” ulasnya.

Sambung Rachima, jika napi asimilasi ditemukan tidak mematuhi dan melanggar ketentuan yang ada, semisal pergi keluar daerah dan tidak melapor, maka napi tersebut bisa ditarik dimasukkan kembali menjadi napi lagi. Hal itu, sudah berdasarkan prosedur dari pusat. Tapi selama ini, untuk napi di Rutan Sampang belum pernah ada yang ditarik kembali.

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum asal Sampang, Madjuri meminta, pihak rutan  harus lebih selektif dan transparan dalam menjalankan program asimilasi tersebut. Selain tetap sesuai prosedur dari pusat,  harus ada penilaian khusus terhadap napi yang berkelakuan baik dan tidak di dalam lingkungan rutan. “Jangan hanya asal membebaskan,” sarannya.

Di sisi lain, alumnus Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan itu, mendesak pihak rutan untuk terus meningkatkan upaya pengawasan terhadap para napi yang dibebaskan bersyarat. Pihaknya berharap, napi tidak sampai melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak mengulangi perbuatannya.

“Prinsipnya, pihak rutan ini harus terus memaksimalkan pengawasan dan lebih selektif dalam membebaskan para napi melalui asimilasi ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pembebasan napi melalui asimilasi sejatinya sudah terhitung per tanggal 1 April, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

 

Selain itu, juga diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Ditjenpas Kemenkumham Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19. (sub/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *