14 Ribu Nelayan Sumenep Dilarang Beli BBM Bersubsidi Tanpa Kartu Kusuka

News41 views

KABAR MADURA | Capaian program kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau kartu Kusuka masih minim. Meski berguna salah satu kegunaannya, kartu tersebut dapat digunakan untuk dapat bantuan khusus para nelayan.

Berdasarkan data Diskan Sumenep, terdapat 34.000 nelayan di Kota Keris ini. Namun, yang ikut program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep itu masih sekitar 20.000 lebih.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

Kepala Diskan Sumenep Agustiono Sulasno melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Perikanan Tangkap Joni Hariyanto mengaku sulit mendeteksi nelayan yang tidak memiliki kartu Kusuka. Sehingga, pada saat adanya bantuan mengenai kesejahteraan nelayan, pasti tidak mendapatkan bantuan.

“Hingga saat ini, tidak keseluruhan para nelayan di Sumenep yang mendapatkan kartu Kusuka itu,” katanya, Senin (26/2/2024).

Baca Juga:  Optimalkan Standarisasi FEBI IAIN Madura melalui Penelitian Dasar

Program itu ditujukan untuk memajukan kehidupan nelayan atau yang memiliki usaha di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, diharapkan yang belum memiliki kartu itu, perlu mendaftar.

Kusuka juga menjadi persyaratan wajib bagi nelayan untuk mendapatkan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tanpa memiliki Kusuka, maka nelayan tidak akan diberi izin untuk membeli BBM bersubsidi.

“Sangat penting kartu kusaka itu bagi nelayan kan,”bebernya.

Sementara itu, Moh. Asa (40), nelayan asal Desa Lobuk mengatakan, selama ini dirinya mengaku tidak mengerti Kusuka. Sehingga, butuh pemahaman mengenai kartu nelayan itu agar juga dapat kesejahteraan dari pemerintah.

Baca Juga:  Kisah Isman Hariyadi Rintis Usaha Jahit, Jadi Wirausaha karena Dia Anak Bungsu

“Perlu ada pemahaman dulu, baru saya bisa ikut,” kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menegaskan, sebenarnya tidak menyeluruhnya kartu kusuka karena tidak ada sosialisasi khusus mengenai kartu tersebut.

“Organisasi perangkat daerah (OPD) harusnya memberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap masyarakat, masak sejak diluncurkannya program Kusuka sampai saat ini tidak menyeluruh,” tegas dia.

Salah satu solusinya, yakni perlu melakukan pemahaman terhadap masyarakat melalui masing-masing kepala desa. Sehingga nanti disampaikan kepada masyarakat.

“Jika hanya diumumkan tanpa ada pendekatan pada masyarakat, hasilnya akan minim,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *