oleh

145 Napi Sampang Diajukan Remisi Kemerdekaan

Kabarmadura.id/Sampang-Pada momentum hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-75.  Pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang mengajukan sebanyak 145 narapidana (Napi) untuk mendapatkan remisi atau keringanan hukum.

Kepala Rutan Kelas II B Sampang Gatot Tri Rahardjo mengatakan, tidak semua napi diajukan mendapatkan remisi, karena ada persyaratan tertentu, salah satunya wajib berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan beberapa bulan terakhir.

Kata dia, per tanggal (12/08/2020) jumlah penghuni Rutan Sampang tercatat 365 orang yang terdiri dari napi 245 orang. Perincian laki-laki 233 orang dan wanita 12 orang, sementara tahanan berjumlah 120 orang. Perincian laki-laki 114 dan wanita 6 orang.

“Ada sekitar 60 persen atau 145 jiwa dari total 245 orang napi diajukan mendapatkan remisi hari kemerdekaan melalui kanwil ke Kemenkumham,” ucap Gatot saat dikonfirmasi Kabar Madura.

Ia menguraikan para napi yang diajukan mendapatkan remisi itu terdiri dari dua kasus, yakni kriminal 123 orang dan narkoba 22 orang. Untuk yang kasus narkoba itu yakni napi yang dijatuhi vonis diatas 5 tahun sesuai PP 99. Khusus para tahanan itu tidak bisa diajukan remisi karena mereka masih dalam proses upaya hukum.

“Biasanya SK remisi hari kemerdekaan ini baru turun pada H-1 dini hari, jadi kita belum tahu, masih menunggu dari pusat,” imbuhnya.

Lanjut Gatot, jika mengaca pada pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, para napi yang diajukan itu, biasanya diluluskan semua. Untuk remisi umum Hari Kemerdekaan 17 Agustus itu, terdapat dua kategori, yakni langsung bebas (RU 1) dan hanya mendapatkan remisi beberapa bulan (RU 2). Pihaknya berdalih sebatas mengusulkan, sedangkan dan keputusannya langsung  Kemenkumham.

“Kalau tidak ada kendala, dari ratusan napi yang diajukan ini bisa mendapatkan remisi semua, tergantung Kemenkumham saja, ada yang langsung bebas ada yang tidak,” ujarnya.

Sambung dia, Remisi itu pada dasarnya, sebagai reward bagi napi yang berkelakukan baik dan memenuhi syarat selama berada di rutan, selain itu ada punishment bagi para napi yang melakukan pelanggaran, yakni disanksi sesuai tingkat kesalahan dan tidak diajukan remisi.

Untuk diketahui, dasar hukum dalam mengusulkan remisi bagi para napi itu, yakni mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 7) dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Keppres 174/1999).(sub/mam)

Komentar

News Feed