Pemkab Tidak Bisa Intervensi Harga Tembakau

  • Whatsapp
Halili: Ketua DPC PPP Pamekasan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak bisa menekan pabrikan atau gudang tembakau untuk melakukan pembelian dengan harga yang tinggi. Pasalnya, harga jual tembakau berdasarkan kesepakatan pembeli dan pedagang.

 

Berbeda dengan harga garam, pemerintah memang harus melakukan intervensi. Sebab, garam merupakan jenis usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan Ketua sementara DPRD Kabupaten Pamekasan, Halili Yasin, Kamis (19/9).

Menurutnya, dalam hal tata niaga tembakau, pemkab hanya bisa membantu dengan memberikan rambu-rambu. Yakni  pada pengambilan sampel, dan potongan tikar bungkus tembakau yang sudah tertera pada peraturan daerah (perda).

 

“Kalau tembakau pembeliannya murni oleh swasta, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi, karena pembelian tembakau ini oleh pihak swasta, dan berdasarkan kesepakatan antara pihak pabrikan dengan dengan petani tembakau,” ujarnya.

 

Disinggung soal isu miring mengenai pengambilan fee sebesar Rp15 ribu per kilo yang dilakukan pemerintah dari hasil penjualan tembakau, Halili juga mengklaim tidak benar. Pihaknya menganggap jika isu tersebut mengarah pada fitnah.

 

“Karena kami sudah turun langsung ke setiap pabrikan atau gudang rokok yang ada di daerah. Kami sidak bersama anggota DPRD lainnya atas permintaan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Pembela Tembakau,” klaimnya.

 

Bahkan, lanjut Halili menegaskan, perwakilan pengunjuk rasa melakukan klarifikasi secara langsung kepada pihak gudang tentang tudingan yang beredar di masyarakat yakni pemerintah mengambil jatah uang sebesar Rp15 ribu dalam setiap pembelian tembakau.

 

“Pihak pabrikan langsung menjawab pertanyaan perwakilan pengunjuk rasa tersebut dan menegaskan bahwa Pemkab dan Bupati Pamekasan tidak mengambil jatah sepersenpun terkait pembelian tembakau itu,” tegasnya.

 

Menurutnya isu fee pembelian tembakau itu bukan hanya terjadi kali ini, akan tetapi sudah berlangsung sejak lama, yakni saat Bupati Pamekasan dijabat oleh Kholilurrahman hingga bupati penggantinya, yakni Achmad Syafii.

 

“Kalau pemkab menerima fee terkait pembelian tembakau ini, seharusnya kami di DPRD Pamekasan juga dapat. Karena yang menarik fee itu adalah pemkab,” tukasnya. (ito/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *