Penetapan Peserta PKH Ditentukan Pusat

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan tidak bisa menetukan sendiri penerima Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab hal itu merupakan ketentuan pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Data penerima itu diambil oleh pemerintah pusat dari Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari pemerintahan desa dengan menginput data masyarakatnya yang tidak mampu.

Kadinsos Pamekasan melalui Kordinator PKH Kabupaten Hanafi menyampaikan, untuk proses input data tersebut melalui aplikasi dari SIKS NG yang disedikan untuk pemerintah desa.

“Jadi harus dimasukkan ke aplikasi tersebut,” ungkapnya.

Dia juga memaparkan untuk update data penerima dilakukan per enam bulan sekali sehingga dalam jangka satu tahun ada dua kali update data tentang KPM PKH.

“Kita lakukan selama 2 kali setahun,” jelasnya.

Kewenangan Dinsos hanya sekedar memverifikasi data penerima bantuan sosial yang direkomendasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, untuk dikketahui, komponen peserta KPM PKH ada beberapa kategori yang meliputi, Peserta PKH Ibu Hamil, Peserta PKH Balita, Peserta PKH Apras, Peserta PKH SD, Peserta PKH SMP, Peserta PKH SMA, dan Peserta PKH Lansia. (rul/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *