17 Perusahaan di Bangkalan Belum Laporkan CSR, Termasuk PHE WMO

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MELAUT: Seorang nelayan mencari ikan di tengah laut sekitar daerah Bancaran Kabupaten Bangkalan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN – Keluhan nelayan Kecamatan Sepulu, Klampis dan Tanjung Bumi yang tidak terdampak program corporate social responsibility (CSR) Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), mendapat respon tegas dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Beberapa waktu lalu, keluhan itu disampaikan kepada bupati Bangkalan. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mendengar langsung keluhan itu saat menginap di Kecamatan Sepulu. 

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno meminta PHE WMO harus segera merealisasikan hal tersebut. Alasannya, PHE WMO merupakan perusahaan terbesar di Bangkalan dan menjadi ketua forum CSR Bangkalan. Maka, dia mengingatkan perusahaan migas tersebut untuk memberikan contoh yang baik kepada perusahaan lain.

“Sebelumnya kami telah mempertemukan PHE WMO dan nelayan, seharusnya itu harus ada tindak lanjut,” katanya.

Masih menurut Suyitno, jika benar-benar memperhatikan nelayan terdampak eksplorasi migas secara langsung, PHE-WMO memiliki bentuk tanggung jawab sosial terhadap nelayan tersebut. Sehingga pihaknya akan tetap mengupayakan agar nelayan di Bangkalan bisa memperoleh haknya dalam hal bentuk bantuan secara langsung.

“Kalau berdasarkan pemaparan PHE WMO sebelumnya, memang ada CSR di Tanjung Bumi, tapi hanya berupa pengembangan wisata. Kalau bantuan langsung, saya merasa ada yang janggal,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengingatkan pada PHE WMO tahun 2022 harus ada bantuan CSR untuk nelayan terdampak secara langsung dan nyata. Baik dalam bidang sosial maupun pendidikan. Menurutnya, jangan sampai bantuan CSR ini hanya bersifat secara umum dan tidak semua kalangan masyarakat merasakannya.

“Itu yang kami tekankan kepada PHE WMO, harus diperhatikan nelayan ini. Karena mereka yang terdampak secara langsung akibat pengeboran migas di laut. Seperti nelayan ini harus berpindah mencari ikan, tentunya ini kan menambah pengeluaran nelayan untuk pembelian solar. Iya kalau di laut yang dekat, kalau ikannya di laut yang jauh, butuh biaya lebih,” terang politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Sedangkan berdasarkan keterangan Kepala Bidang (Kabid) Rendalev Bappeda Bangkalan Rony Sofiandri, dari 17 perusahaan di Bangkalan, hingga Oktober 2021, tercatat belum ada satu pun perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR-nya. Namun, menurut Roni, biasanya pelaporan kegiatan CSR dari masing-masing perusahaan ini menjelang akhir tahun.

“Untuk realisasi CSR 2021 masih progres dan belum ada laporannya dari perusahaan. Karena biasanya akhir tahun baru dikirimkan ke Bappeda. Total ada sekitar 15 sampai 17 perusahaan yang tergabung seingat saya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sempat mendengar keluhan mengenai CSR dari pertamina ini oleh nelayan langsung. Diakuinya, memang selama ini pengajuan usulan CSR dilakukan oleh masyarakat sendiri kepada PHE WMO dan SKK Migas. Pengajuan mereka tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

“Sedangkan dari PHE WMO sendiri, kami hanya diberikan tembusan surat kegiatan atau penyaluran CSR. Sehingga, kedepan kami ingin ada komunikasi baik dari warga maupun PHE WMO agar CSR ini bisa dilakukan secara tepat sasaran,” ucap bupati dengan sapaan Ra Latif ini.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *