oleh

175 RTLH Hanya Fokus di Wilayah Perkotaan

KM/KHOYRUL UMAM SYARIF-JELASKAN: Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Bangunan DPKP Pamekasan Didik Ruswandi akui fokus RTLH hanya di wilayah perkotaan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Pamekasan, belum mampu menyentuh wilayah pelosok untuk menyalurkan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Terbukti, sebanyak 175 program RTLH yang ditarget selesai tahun ini, masih fokus di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Pamekasan, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Bangunan Didik Ruswandi mengatakan, program RTLH ini merupakan program yang menjadi fokus pemerintah nasional di setiap kabupaten kota di Indonesia.

Sehingga penentuan penerima sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah kabupaten hanya memiliki tanggung jawab melakukan verifikasi terhadap daftar penerima manfaat program tersebut.

“Program ini merupakan kelanjutan dari program nasional yakni program kota tanpa kumuh, jadi ini program nasional,” katanya Selasa (23/4).

Dijelaskan Didik, untuk tahun ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp3.203.000.000. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018. Nantinya, anggaran tersebut akan dialokasi dalam bentuk bantuan sosial  ke 175 rumah tidak layak huni.

Rinciannya, 23 unit RTLH di Kelurahan Barurambat Kota. Kemudian Kelurahan Kolpajung sebanyak 30 unit. Kelurahan Juncangcang  15 unit, Kelurahan Patemon 22 unit, Desa Toronan 5 unit, Desa Bettet 15 unit, Desa Nyalabu Laok 35 unit, terakhir Desa Teja Barat sejumlah 30 unit.

“Masing-masing unit mendapatkan Rp17.500.000, kita target Juli sudah direalisasikan,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur meminta DPKP untuk lebih selektif dalam menentukan warga penerima bantuan RTLH tersebut. Meskipun penentuan jumlah serta penerima dilakukan oleh pemerintah pusat.

Namun, pemerintah daerah dinilai memiliki peran dalam melakukan survey terhadap warga yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masih banyak warga miskin yang lebih layak menerima bantuan RTLH. Namun kenyataannya mereka luput dari sasaran program tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta agar pendataan dan survey yang dilakukan kepada calon penerima manfaat program RTLH, bisa dilakukan secara objektif, sehingga bantuan tersebut bias benar-benar tepat sasaran.

“Harus ada skala prioritas siapa yang benar-benar layak menerima bantuan itu, pemerintah harusnya lebih selektif,” katanya. (km47/pin).

Komentar

News Feed