18 Camat di Bangkalan Tidak Miliki Sertifikat Kepemerintahan

  • Bagikan
PENGHARGAAN: Bupati Bangkalan saat memberikan penghargaan kepada salah satu camat di Bangkalan beberapa waktu lalu.

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Terdapat 18 camat di Bangkalan yang tidak memiliki sertifikat kepemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Selain itu, hanya ada 5 camat saja yang memiliki ijazah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STIPDN).

“Kalau berdasarkan informasi dari kasubbag saya, bagi yang camat sudah punya ijazah atau lulusan STIPDN tidak harus memiliki sertifikat kepemerintahan,” terang Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bangkalan Zainuri Qomar.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, camat-camat ini wajib mempunyai sertifikat kepemerintahan. Jika tidak, maka gubernur Jawa Timur (Jatim) bisa membatalkan pengangkatannya.

Sedangkan untuk camat yang sudah memiliki ijazah STIPDN atau Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan tidak perlu memiliki sertifikat kepemerintahan, antara lain camat Klampis, Labang, Kamal, Tanah Merah dan Blega.

“Yang tidak perlu mengikuti diklat pemerintahan ini yang sudah memilki ijazah STIPDN dan LAN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Qomar mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut dirinya telah mengikutkan camat dalam pelatihan keprofesian pemerintahan. Saat ini ada tiga camat yang ia ikutkan dalam diklat tersebut

“Kemarin ada pelatihan dari gubernur, dari provinsi, tapi kita hanya bisa mengikutkan tiga camat saja. Sebab, keterbatasan kuota dan biayanya tidak sedikit dan diklat ini selama 4 hari mulai tanggal 1 sampai 4 Oktober 2019,” terangnya.

Ketiga camat yang diikutkan adalah dari Kecamatan Socah, Konang dan Arosbaya. Sedangkan anggarannya sebesar Rp17 juta per camat. Sehingga untuk ketiga camat tersebut sebesar Rp53 juta.

“Tapi alhamdulillah biaya semua dari provinsi yang nanggung, jadi kami tinggal memberangkatkan saja,” ucapnya.

Qomar menjelaskan, berdasarkan undang-undnag tersebut, peningkatan kapasitas camat melalui diklat pemerintahan dengan memperoleh sertifikat kepemerintahan, sangat penting dimiliki oleh camat. Sebab, dengan adanya hal tersebut kemampuan camat dalam melakukan fingsinya tidak perlu diragukan lagi dan optimalisasi peran camat akan terwujud.

Baca juga  Puskesmas Sepi, Dinkes Bangkalan Usulan Pengurangan PAD Rp12 M

Selain itu, camat wajib mengerti mengenai pemerintahan. Sebab, menurutnya camat merupakan kepala bagian wilayah yang harus menangani permasalahan di wilayahnya. Ada 6 fungsi dan tugas camat, salah satunya pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan.

“Termasuk pembangunan di desa, pelayanan umum. Intinya camat ini sebgagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat,” jelasnya.

Mengenai peningkatan aparatur camat, Qomar mengatakan, bahwa yang memiliki wewenang untuk diklat pemerintahan, bisa dilakukan oleh Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA).

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDA Ari Murfianto menyampaikan, mengenai pelatihan atau diklat kepemerintahan bagi camat, kemungkinanan ada kebutuhannya dan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat. Tetapi harus ada usulan atau yang mengusulkan dari OPD masing-masing.

“Dari data tersebut menjadi rujukan BKPSDA dalam mengajukan usulan pelaksanaan diklat,” ujarnya.

Pelaksanaan diklatnya akan disesuaikan dengan kewenangan penyelenggaraan, jumlah peserta dan anggaran.

“Kami belum tahu, karena selama ini pelaksanaan diklat kepemerintahan yang melaksanakan BPSDM Kemendagri. Jadi daerah belum ada yang melaksanakan,” tandasnya. (ina/waw)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan