193 Desa di Bangkalan Terancam Berurusan dengan Kejari

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) Ismet Efendi Kepala Bapenda Bangkalan

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di setiap desa mulai menjadi persoalan. Sedikitnya, 193 desa akan dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan untuk menanyakan tunggakan yang tidak dibayarkan. Sebab, target PBB yang sudah ditangguhkan selalu mengalami kesulitan untuk mencapai target.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ismet Efendi mengatakan, target pencapaian PBB setiap tahun selalu tidak memenuhi target. Sebab banyak desa yang tidak membayar sesuai target yang sudah ditentukan. “Tiap tahun PBB ini selalu menjadi beban pikiran, karena urusan menagihnya sulit,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, awal November lalu sudah ada sekitar 54 desa yang dilaporkan sudah menyelesaikan target PBB. Sehingga pemerintah memberikan apresiasi. Kemudian ada tambahan 26 desa yang juga membayar PBB sesuai target. Sedangkan jumlah desa di daerah yang identik dengan slogan Kota Dzikir dan Sholawat mencapai 273 desa.

“Jadi belum 50 persen desa yang bayar tuntas. Padahal upaya kami sudah maksimal, meski dana operasional untuk penagihan sudah habis. Tapi karena waktunya hanya tersisa sebulan maka harus kejar target. Intinya kami akan memaksimalkan sisa waktu ini,” janinya.

Pihaknya menuturkan, jika menjelang akhir tahun nanti masih banyak desa yang belum membayar, maka akan bekerjasama dengan Kejari. Sehingga memanggil para kepala desa (kades) dan mempertanyakan kendala pembayaran wajib yang harus dibayar oleh warga tersebut.

“Kalau kami yang panggil susah untuk bisa datang, makanya kami akan bekerjasama dengan Kejari,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu warga di Desa Ra’as Kecamatan Arosbaya Munir menyampaikan, sebagian besar warga Arosbaya sudah jarang mengurus PBB. Sebab pajak tersebut sudah menjadi tanggungan kades melalui janji politiknya. Sehingga warga saat ini, tidak lagi mengurus tentang PBB.

Namun apabila ditekan untuk membayar sendiri, sebagian besar warga tidak mempersoalkannya. Apalagi, nominal pembayaran pajak tidak terlalu banyak. “Kami sebenarnya mau membayar sendiri jika boleh, tapi sungkan juga kepada kadesnya,”  responnya.

Pembayaran PBB Khusus Desa

  • 80 desa menyelesaikan target PBB
  • 193 desa belum tuntas bayar PBB
  • Jumlah total 273 desa

Reporter: Helmi Yahya.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *