2 Tahun Hak KPM PKH Ditahan

  • Whatsapp
TUNTUT: Massa KPS dan sejumlah KPM PKH mendatangi kantor Cabang BRI Sampang untuk menuntut pencairan dana bantuan PKH yang tersendat sejak 2017 lalu.

Kabarmadura.id/Sampang-Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS), bersama sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) di Kabupaten Sampang, Rabu (21/8) kemarin menduduki Kantor Cabang (Kacab) BRI setempat.

Tujuan kedatangan ratusan massa tersebut, tidak lain adalah untuk menuntut hak bantuan ribuan KPM PKH yang sudah dua tahun tidak dicairkan. Hal itu terjadi, lantaran Kacab BRI Sampang selau penyalur bansos kerakyatan itu, menahan buku tabungan dan ATM ribuan KPM PKH, sejak 2017 lalu. Akibatnya, warga tidak bisa menikmati hak bantuan sosial itu selama hampir tiga tahun.

Koordinator aksi Tamsul membeberkan, sejak tahun 2017 Sampai saat ini, hak sebanyak 2.727 KPM PKH di wilayah Sampang tak tersalurkan. Padahal sebelumnya, para pendampinģ PKH itu, sudah melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan diteruskan ke Kemensos RI.

Tamsul menuding, pihak BRI Sampang tidak professional dalam menyalurkan bantuan dengan total Rp7 miliar. Oleh karenanya, pihaknya bersama ratusan KPM PKH menuntut agar bansos itu segera disalurkan.

Tak hanya itu, ratusan massa yang menduduki Kacab BRI Sampang sejak pagi itu, menuntut agar oknum BRI yang menghambat pencairan bansos tersebut supaya dipecat.

“Seharusnya, BRI ini  professional dan proporsional, karena ini menyangkut hak warga miskin di Sampang, kami meminta bansos PKH yang tersendat ini segera disalurkan kepada KPM,” teriaknya saat menyampaikan orasi.

Lanjut Tamsul, BRI yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu beralasan yang tidak masuk akal, terkait tersendatnya bantuan PKH tersebut. Mereka tidak pernah menyadari, jika yang dilakukan sangat merugikan masyarakat, lantaran tak kunjung menikmati hak yang sudah lama ditunggu-tunggu.

Tamsul menyebut, tidak dicairkannya bantuan PKH di Sampang bukanlah hal yang baru. Namun hingga saat ini, tidak ada upaya konkrit dari pihak penyalur, baik dari BRI dan Dinsos setempat, dalam menangani permasalahan tersebut secara serius.

“Ribuan hak KPM ini tidak dicairkan hingga tiga tahun, lantas dananya dikemanakan. Padahal itu hak rakyat, BRI ini jangan main-main dengan anggaran negara, kami menuntut bantuan ini segera disalurkan dan pelayanan kepada warga penerima PKH diprioritaskan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Pimpinan Kacab BRI Sampang Imam Syafi’i Toha, berjanji akan segera berupaya menangani dan menyelesaikan persoalan dana bantuan PKH pada 2017-2018 yang belum dicairkan. Dirinya mengklaim, saat ini sudah ada 1.380 buku tabungan yang sudah dicetak dan disalurkan kepada KPM PKH di wilayah itu.

Pihaknya menghimbau kepada KPM PKH yang belum menerima buku tabungan, agar segera berkoordinasi dengan pendamping. Dengan demikian, proses penyaluran dana bisa dilakukan.

Sementara bagi KPM yang bekerja di luar negeri bisa membuat surat pernyataan. Kemudian bagi yang sudah meninggal bisa diberikan kepada ahli waris.

“Kami berterima kasih atas semua masukannya, dan akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pada pihak-pihak terkait, kami jamin dana bansos ini pasti dicairkan,” sesumbarnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian sosial (Kemensos) RI Anang Megacahyo membeberkan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), terdapat beberapa KPM PKH di Sampang yang belum menerima buku tabungan atau rekening.

Pihaknya mengaku, telah menerjunkan tim untuk melakukan survey, dan kroscek ke sejumlah kecamatan di Sampang, salah satunya di Kecamatan Omben. Hasilnya, ditemukan ada beberapa KPM di wilayah itu yang hingga kini belum menerima buku tabungan, sehingga, pencairan bantuan tidak bisa dilakukan.

“Kami masih melakukan pemilihan dan identifikasi mana KPM PKH yang masih memenuhi syarat untuk disalurkan atau dikembalikan ke kas negara,” terangnya.

Saat ini, pihaknya juga meneliti pembuatan buku tabungan yang dibuat dan disalurkan kepada warga oleh BRI, tanpa sepengetahuan pendamping. Terlebih, setiap unit kerja BRI sudah memiliki SOP yang mengikat.

“Apabila, ada yang proses pencairan PKH yang tak sesuai dengan ketentuan yang ada, kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinan bank untuk ditindaklanjuti,” singkatnya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *