oleh

200 UMKM Penerima Bantuan PEN Diduga Fiktif

KABARMADURA.ID, Sampang – Data ratusan usaha mikro kecil menengah (UMKM) penerima manfaat program bantuan presiden (banpres) untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), diduga fiktif.

Pasalnya, UMKM yang tercatat sebagai penerima, lokasinya belum diketahui. Sehingga data tersebut masih mengendap di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang.

Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan Koperasi Diskumnaker Sampang, Tina menuturkan, yang diajukan ke Kementerian Koperasi untuk mendapat bantuan PEN sebanyak 7.348 UMKM. Tetapi hanya 2.304 yang tercatat sebagai penerima bantuan sebesar Rp2,4 juta itu, sisanya bertahap.

UMKM yang sudah tercatat sebagai penerima program tersebut sebagian sudah ada yang mencairkan sejak September lalu, sehingga sisanya terus berproses untuk dilakukan pencairan.

“Sementara masih 2.304 yang masuk data penerima, dan sebagian sudah mencairkan. Untuk sisanya nunggu pemberitahuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya, Selasa (6/10/2020).

Kendati demikian, dari jumlah 2.304 yang sudah menjadi penerima tersebut, hingga saat ini tercatat sekitar 200 UMKM belum bisa dicairkan bantuannya,  karena keberadaannya belum diketahui.

Kendala tidak ditemukannya tersebut, akibat yang mengajukan ke Kemenkop bukan hanya di Diskumnaker, melainkan dari koperasi dan BPKP, sehingga data penerimanya belum diketahui.

Agar bantuan tersebut diterima oleh UMKM, pihaknya akan terus mencari, baik melalui kecamatan dan pihak perangkat desa.

“Kurang lebih ada 200 data penerima yang belum diketahui pemiliknya, tetapi kami akan tetap berupaya untuk disalurkan,” imbuhnya.

Tina juga menyampaikan, waktu pencairan bantuan tersebut tetap dibatasi, sehingga jika tidak dicairkan dalam waktu 35 sampai 40 hari, akan hangus secara otomatis. Padahal saat ini sudah 6 Oktober, sedangkan bantuan mulai disalurkan pada pertengahan September.

Selain itu, ada penerima yang tidak bisa mencairkan bantuan lantaran masuk sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi meski UMKM tersebut jadi penerima dan mendapatkan buku tabungan, rekening saldonya tetap kosong.

“Jika dalam waktu dekat ini bantuan tersebut tidak tersalurkan maka bantuannya kembali ke pemerintah pusat,” tuturnya.

Mengetahui informasi tersebut, Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang menilai, adanya data yang tidak diketahui pemiliknya menandakan bahwa pendataan sebelumnya dilakukan secara asal-asalan.

“Ini akibatnya tidak melakukan pendataan secara serius, ujung-ujungnya masyarakat jadi korban,” tegasnya.

Dia berharap, bantun tersebut segera disalurkan ke pemiliknya. Sebab, jika mendata melalui pihak kecamatan dan desa, tidak mungkin data tersebut tidak ditemukan. Sebab, persyaratan untuk mendapatkan bantuan itu berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu kelurga (KK).

“Bantuan ini harus segera disalurkan, apalagi ada batasan waktu. Apalagi di tengah wabah Covd-19, perekonomian masyarakat menurun, jadi jangan main-main dengan bantuan ini,” harapnya. (mal/waw)

 

Komentar

News Feed