oleh

201 Ribu Penerima Bansos Gunakan KK Lama

Dampaknya Diblokir dari Data Bansos

Kabarmadura.id/Sampang-Data kependudukan di Kabupaten Sampang nampaknya masih banyak yang butuh perbaikan. Terbukti, sebanyak 201 ribu kartu keluarga (KK) masih menggunakan data lama alias belum terbaharui. Akibatnya data warga itu tidak bisa terbaca di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga dampak fatalnya para pemilik kartu lama tidak bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Moh. Amiruddin melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Sosial M. Nasrun membeberkan, persoalan data penerima bansos seharusnya diperbaharui untuk kebutuhan data kependudukannya. Pasalnya KK di atas lima tahun otomatis tidak terbaca atau masuk di data induk penerima bansos yakni di DTKS. Maka dari itu dampaknya  banyak penerima bansos yang terblokir atau hilang sebagai daftar penerima.

“Data penduduk lama atau masih belum e-KTP dan KK online tercatat sebanyak 201 ribu, sementara data yang padan atau yang aktif hanya 58.820 KK, akibatnya banyak warga yang tidak terbaca di DTKS, harus dilakukan pembaharuan data,” ucap M. Nasrun kepada Kabar Madura.

Kata dia, untuk bisa memperbaiki data penerima bansos itu, dirinya berdalih sudah melaksanakan dua pola, pertama menggalakkan verifikasi dan validasi (verval) data bekerjasama dengan operator desa, kedua bekerjasama dengan Dispendukcapil setempat untuk memperbaiki melalui sistem, melakukan update datanya.

Ia menguraikan, data penerima dari semua bansos di DTKS itu harus dipadankan dengan data di Dispendukcapil. Akibatnya data penerima bansos banyak yang hilang, itu tidak hanya terjadi di Sampang hampir di semua daerah, karena masih banyak penduduk yang menggunakan data kependudukan lama.

“Jumlah warga Sampang yang tercatat di DTKS sebanyak 158.613 KK, tapi masih banyak yang tidak valid harus dipadankan dengan data dispendukcapil setempat, sehingga banyak penerima bansos yang hilang atau terblokir, tapi kita terus upayakan perbaikan,” paparnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Plh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang Edi Subinto berdalih, sampai saat ini pihaknya belum menerima data hasil verval yang masih menggunakan data lama. Sehingga dirinya belum mengetahui secara pasti, tapi dirinya berjanji terus tingkatkan kerjasama dengan dinsos terkait proses pemadanan data.

“Kami belum bisa memastikan ratusan data hasil verbal dinsos ini, apakah dokumennya tidak valid atau tidak aktif dan orangnya tidak ada, kita perlu kroscek ke lapangan untuk dilakukan update,”ujarnya.

Pria yang akrab disapa Edi itu menegaskan, secara sistem data kependudukan itu harus dilakukan pembaharuan setiap lima tahun sekali. Adapun potensi yang harus diperbarui ada tiga indikator, pertama status pendidikan di KK sesuai kondisi yang ada, kedua status pekerjaan, semisal sudah bekerja tapi status di KK dan KTP masih pelajar/mahasiswa dan ketiga status perkawinan dan semacamnya.

“Update data ini tidak hanya semata-mata untuk warga penerima bansos, melainkan untuk semua warga. Prinsip kita siap melakukan update sesuai dokumen yang diserahkan ke instansinya,” tutupnya. (sub/mam)

 

 

Komentar

News Feed