oleh

Bolos Berjamaah di Hari Pertama Kerja, Camat Burneh Terancam Dipecat

Kabarmadura.id/Bangkalan-Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akhirnya menindaklanjuti temuan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan tentang dugaan indispliner sejumlah pegawai Kecamatan Burneh.

Sebelumnya, Jumat (3/1/2020) lalu, sekitar pukul 13.00, saat rombongan Komisi A DPRD Bangkalan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kecamatan Burneh, tidak ada satu pun pegawai, termasuk camatnya.

Kejadian itu, membuat Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Mujibburrahman geram dan bakal memanggil Inspektorat serta memintanya untuk memberikan sanksi pemecatan pada pegawai yang indisipliner tersebut, termasuk camatnya.

Sayangnya, tindak lanjut tersebut dilakukan tiga hari setelahnya, Senin (6/1/2020). Sehingga mementahkan hasil sidak Komisi A sebelumnya yang menemukan banyak pegawai indisipliner.

Sebab, tindak lanjut yang dilakukan Asisten Administrasi Pemerintahan, BKPSDA, Satpol PP dan Inspektorat Bangkalan dengan  meninjau langsung kondisi di kantor Kecamatan Burneh, Senin (6/1), tidak membuahkan hasil, bahkan kondisinya sudah berubah sebaliknya, alias tidak lagi ditemukan yang bolos kerja.

Dengan begitu, hasil kunjungannya tersebut, Inspektorat gagal menemukan adanya pegawai yang bolos berjamaah.

Inspektur Inspektorat Joko Supriyono mengatakan, saat berada di kantor Kecamatan Burneh, tingkat absensi 90 persen. Dirinya menjelaskan, inspeksi yang dilakukannya itu berlangsung mulai 07.00 saat apel pagi.

“Kondisinya aparatur sipil negara dan pegawai kecamatan Burneh sedang melakukan apel pagi yang dipimpin oleh camat Burneh. Kami coba ikut langsung apelnya dengan tingkat kehadiran sekitar 90 persen,” terangnya.

Sedangkan 10 persen lainnya, seperti penjaga malam kantor kecamatan, tukang kebun dan pelaksana tugas (plt) sekretaris desa (sekdes) masih dalam perjalanan.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Bangkalan ini mengaku, tingkat indispliner di Bangkalan sangat kecil. Menurutnya, hanya beberapa ASN saja yang indispliner. Dalam 3 bulan terakhir, hanya ada 6 ASN yang melakukan indisipliner. Namun Joko enggan menyebut dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi pemerintahan mana saja.

“Ya ada lah instansi mana, ke 6-nya semua diberikan sanksi sedang,” jelasnya.

Sanksi sedang itu berupa penundaan kenaikan jabatan dan penundaan kenaikan gaji berkala. Sedangkan sanksi ringan bagi indispliner, ulas Joko, berupa teguran secara lisan dan tertulis. Untuk sanksi berat bisa berupa pemecatan.

“Masing-masing sanksi ini sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.

Sementara itu, Camat Burneh Hozin Jamili membantah saat dimintai keterangan oleh Inspektorat mengenai adanya bolos berjamaah di jam kerja tersebut. Pada hari Jumat 3 Januari 2020 lalu, dia mengaku sedang menghadiri persidangan di Surabaya. Sedangkan aktivitas kantor berjalan seperti biasa.

“Memang siang harinya PNS diberikan tugas untuk membantu desa di wilayah Kecamatan Burneh yang sedang menyiapkan APBDes 2020,” tukasnya.

Sebelumnya, Jumat (3/1/2020) lalu, sekitar pukul 13.00 atau setelaj jam istirahat, rombongan Komisi A DPRD Bangkalan menginspeksi kantor Kecamatan Burneh. Mereka menemukan kantor yang kosong dan tidak terkunci, sedangkan pegawai dan camatnya sudah tidak ada. (ina/waw)

Komentar

News Feed