oleh

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pengembangan wisata yang ada di Bangkalan masih belum bisa direalisasikan secara menyuluruh di Bangkalan. Sebab, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) masih menunggu pengesahan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bangkalan (Riparkab) Tahun 2019-2034.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Disbudpar Muhammad Hasan Faisol. Menurutnya, saat ini hanya 2 pariwisata yang baru bisa ia kembangkan. Namun, pariwisata tersebut nantinya akan dikelola oleh pemerintah desa. Pengembangan yang bisa ia lalukan yakni hanya berupa pemberian fasilitas kepada wisata-wisata di Bangkalan.

“Saat ini masih tahap proses pengembangan 2 wisata alam di Kecamatan Arosbaya yakni di Desa Lajing dan Desa Berbeluk di mana wisatanya mirip Gua Poteh,” terangnya.

Dengan belum disahkannya Riparkab ini, mantan Camat Kamal ini mengungkapkan, tidak bisa berbuat banyak dalam hal pengembangan pariwisata. Karena, dari 21 pariwisata yang ada di Bangkalan, yang menjadi milik pemkab masih satu yakni Taman Rekreasi Keluaraga (TRK) yang berada di belakang Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

“Kita juga masih menunggu Riparkab ini agar pengembangan pariwisata di Bangkalan bisa maksimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengakui bahwa Riparkab masih belum disahkan. Peraturan baru mengenai pariwisata di Bangkalan tersebut tak kunjung disahkan sebab dirinya tidak ingin terburu-buru. Menurutnya, saat ini ada 56 Daerah Potensi Wisata Kabupaten (DPWK) akan diajukan untuk masuk dalam Riparkab.

“Peraturan daerah ini kan akan berlaku 15 tahun. Jadi, kalau terburu-buru disahkan dan ternyata masih ada DPWK yang belum masuk atau persoalan pariwisata lainnya belum masuk. Tidak bisa langsung diperbarui, harus nunggu 15 tahun dulu baru bisa diperbaiki,” paparnya.

“Makanya kita harus betul-betul teliti untuk mengajukan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Kalau misalnya sudah disahkan dan ternyata ada daerah yang memiliki prospek wisata yang bagus, kan tidak bisa kita mengubahnya dalam waktu dekat karena harus menunggu 15 tahun,” tambahnya.

Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, seluruh DPWK yang akan diajukan sudah mengakomodir seluruh wilayah. Diakuinya, 56 DPWK itu juga telah mencakup 18 kecamatan yang ada di Bangkalan.

“Kalau untuk pengesahan sudah dalam waktu dekat, insyaallah bulan ini. Ini masih pengajuan ke provinsi,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed