oleh

24 Pasien Dibiayai Rp2,2 Miliar, Se-Madura Baru Cair Rp600 Juta

Kabarmadura.id-Sejak kasus pertama adanya pasien terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Madura,  seluruh rumah sakit rujukan di Madura yang menangani pasien Covid-19 mengalami berbagai kendala.

Yakni, untuk mengajukan klaim pengganti biaya perawatan pasien Covid-19 dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dari empat rumah sakit rujukan di Madura yang berstatus rumah sakit umum daerah (RSUD), hanya RSUD Moh Anwar Sumenep yang menyatakan sudah mulai menerima pencairan pengganti biaya. Sedangkan yang sudah disetujui klaimnya hanya 6 pasien. Itu pun, pencairan klaim ke BPJS itu baru 50 persen dari jumlah yang diajukan.

Dari 6 pasien tersebut, RSUD Moh Anwar mengajuan klaim sekitar Rp400 juta. Namun yang terbayar baru Rp200 juta.

Sementara rumah sakit lainnya, RSUD dr. Slamet Martodirdjo (SMart) Pamekasan, juga sudah mulai mengajukan klaim pengganti biaya penanganan pasien Covid-19. Klaim untuk tahap pertama sebesar Rp935 juta, sementara pada pengajuan kedua sekitar Rp937 juta.

Sayangnya, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur RSUD SMart Pamekasan, dr. Ali Taufik, dari dua kali pengajuan yang masing-masing untuk penanganan 9 pasien itu, baru pengajuan pertama yang sudah dicairkan. Itupun, masih diterima 50 persen dari total pengajuannya.

“Kami baru mengajukannya dua kali, tahap pertama untuk bulan Maret dan April sebanyak 9 orang, tahap kedua untuk bulan Mei dan Juni sebanyak 9 orang,” ungkapnya.

Berbeda dengan dua RSUD tersebut, RSUD Mohammad Zyn Sampang dan RSUD Syamrabu Bangkalan  mengaku  belum menerima pencairan ganti biaya penanganan pasien Covid-19.

Sejatinya, untuk RSUD Moh Zyn saat ini sudah mulai mengajukan klaim untuk penanganan sebanyak 5 pasien Covid-19 yang telah ditangani. Namun, hingga kini masih belum dicairkan oleh BPJS karena masih dalam tahap verifikasi.

Administrasi menjadi alasan dari RSUD rujukan di Madura tersebut belum bisa mencairkan ganti biaya perawatan pasien Covid-19. Secara proses, pengajuan klaim pembiayaan pasien Covid-19 tersebut, harus diajukan oleh rumah sakit rujukan kepada Dirjen pelayanan kesehatan dengan rujukan Kemenkes ditembuskan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Juknis Pengajuan Biaya Perawatan Pasien Covid-19.

Selain mata rantai administrasi, untuk klaim biaya perawatan Covid-19, proses klaim biaya tersebut sebagaimana disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan dr Farhat Suryaningrat, masih diverifikasi oleh Kemenkes via BPJS.

Klaim  biaya penanganan Covid-19 tersebut, jelas Farhat berbeda-beda untuk setiap paseinnya, tergantung dari berat tidaknya Covid-19 yang terjangkit dalam tubuh pasien.

“Lupa detailnya berapa, namun saat ini klaim yang kami ajukan belum ada yang berhasil. Semuanya masih proses,” ujarnya, Kamis (18/6/2020).  (ina/sub/ali/imd/bri/waw)

 

Klaimkan 18 Pasien, Dicairkan 25 Persen

KM/ ALI WAFA
SEPARUH: Dari kiri, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RSUD SMart Syaiful Hidayat bersama Wakil Direktur RSUD SMart Bidang Umum dan Keuangan dr. Ali Taufiq

Biaya penanganan pasien Covid-19 yang ditanggung oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),hanya pasien yang sudah selesai perawatan, baik dengan status sembuh maupun meninggal.

Wakil Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo (SMart) Pamekasan Bidang Umum dan Keuangan dr.  Ali Taufik mengaku telah dua kali mengajukan klaim biaya pengganti penanganan pasien Covid-19, masing-masing sebesar Rp935 juta, dan pengajuan kedua sebesar Rp937 juta.

Tahap pertama untuk bulan Maret dan April sebanyak 9 orang, tahap kedua untuk bulan Mei dan Juni sebanyak 9 orang. Sisanya masih dalam tahap kelengkapan berkas dan sebagian lagi masih dirawat di RSUD.

Ali menguraikan, pengajuan klaim tersebut, baru tahap pertama yang dicairkan, itupun sebanyak 50 persen dari total pengajuan. Klaim tersebut, jelas dr. Ali, adalah biaya keseluruhan perawatan pasien selama diisolasi di RSUD SMart. Termasuk biaya pemulasaran serta pemakaman jenazah bagi pasien yang meninggal.

“Klaim ini sistem paket, jadi kita tidak ajukan seusai pelayanan, tapi sistem paket, kalau menggunakan alat khusus itu nanti beda, seperti pakai ventilator,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, RSUD Smart telah merawat 20 orang isolasi di RSUD SMart untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari 20 orang tersebut, 19 diantaranya merupakan pasien terinfeksi Covid-19, sementara satu lainnya pasien dalam pengawasan (PDP).(ali/bri/waw)

 

Sementara Biaya Ditanggung Rumah Sakit

Direktur RS Mohammad Zyn Sampang Titin Hamidah mengatakan, untuk pengajuan klaim pembiyaan pasien Covid-19, hingga kini masih dalam proses pemberkasan. Proses itudisesuaikan dengan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 Tentang Juknis Pengajuan Biaya Perawatan Pasien Covid-19.

Kata dia, proses pengajuan klaim melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu, membutuhkan waktu yang relatif panjang, masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, termasuk verifikasi dan semacamnya.

Semua pembiayaan pasien Covid-19, meliputi PDP dan terinfeksi itu ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Sampai saat ini baru ada 5 pasien yang diajukan kliamnya ke BPJS kesehatan, tinggal nunggu hasil verifikasi ulang. Sedangkan untuk pasien yang lainnya masih dalam proses pemberkasan semua,” ulas Titin.

Besaran pembiayaan pasien Covid-19 itu, urai Titin, sudah ada juknisnya tersendiri, jadi tinggal menyesuaikan saja dengan klasifikasi perawatannya.Misalnya, untuk yang dirawat selama 6 jam sampai 2 hari, maka klaimnya akan dibayar sebesar 70 persen dari total pembiayaan.

Sedangkan merawat lebih 2-5 hari, dibayarkan sebanyak 80 persen dan seterusnya. Tapi untuk saat ini, semua pembiayaan pasien itu masih ditanggung oleh pihak rumah sakit setempat.

Sementara di Bangkalan, sejak kasus pertama Covid-19 pada Maret lalu, klaim biaya perawatan pasien Covid-19 belum bisa dicairkan oleh pemerintah pusat.

Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan dr Farhat Suryaningrat menyampaikan, klaim biaya perawatan itu masih tahap verifikasi. Mengenai nominal biaya perawatan per pasien, tergantung dari berat tidaknya dampakCovid-19 yang terjangkit dalam tubuh pasien.

“Lupa detailnya berapa, namun saat ini klaim yang kami ajukan belum ada yang berhasil. Semuanya masih proses,” ujarnya, Kamis (18/6/2020).

Sementara itu, Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan Nunuk Kristiani menyampaikan, belum berhasilnya klaim biaya perawatan ini karena beberapa faktor, yakni adanya persyaratan klaim yang terlalu banyak dan pasien Covid-19 yang tidak memiliki persyaratan tersebut.

“Karena pasien banyak yang tidak memiliki BPJS, kalaupun ada yang punya, persyaratan lainnya belum terpenuhi. Jadi, klaim belum bisa dilakukan,” terangnya.

Selama biaya perawatan tersebutbelum bisa diklaimkan,RSUD Syamrabu menggunakan dana mandiri dari rumah sakit dan tim gugus tugas.

“Penanganan perawatan sendiri obat-obatannya ini dari provinsi, sementara itu untuk APD dan kelengkapan lainnya dari pemkab,” ujarnya.

“Untuk biaya seperti APD dan perlengkapan lainnya kami mengusulkan Rp1 miliar, termasuk usulan insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19,” tukasnya. (ina/sub/bri/waw)

Ajukan Rp400 Juta, Dicairkan Rp200 Juta

SUMENEP-RSUD Moh Anwar Sumenep tercatat sebagai salah satu rumah sakit rujukan  yang sudah mengajukan klaim pengganti biaya perawatan pasien Covid-19 ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Total pengajuan klaim untuk 6 pasien yang sudah selesai penangannya.

Humas RSUD Dr. H. Mohammad Anwar (MA) Sumenep Arman Endika Putra menyampaikan, klaim biaya itu sekitar Rp400 juta.

Sejatinya, RSUD Moh Anwar RSUD MA sudah mengajukan klaim sebanyak 14 pasien terinfeksi Covid-19pada Maret dan April. Namun, dari 14 pasien, hingga saat ini yang disetujui sebanyak 6 pasien.

Sejauh ini, RSUD Moh. Anwar memang telah mendapatkan alokasi anggaran  pananganan Covid-19 melalui refocusing APBD Sumenep tahun 2020. Namun, belum diterimanya anggaran tersebut, karena masih proses pengajuan ke pemkab.

Diketahui, bidang kesehatan di Sumenep, termasuk diantaranya RSUD MA mendapatkan alokasi refocusing sebesar Rp21 miliar. Namun, dana tersebut bukan hanya untuk perawatan pasien. Tetapi, akan digunakan, diantaranya untuk meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, fasilitas kesehatan, serta alat pelindung diri (APD) bagi petugas.

Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan puskesmas-puskesmas serta upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 lainnya.  (imd/bri/waw)

 

 

 

Komentar

News Feed