24 Persen Penduduk Sumenep Masuk Kategori Miskin Ekstrem

News195 views
Banner Iklan

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Tingkat kemiskinan di Sumenep berdasarkan hasil penelitian tahun 2022 masih 24 persen dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengaku sulit mengatasi persoalan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Yayak Nurwahyudi mengatakan, ada perubahan penentuan akumulasi kemiskinan ekstrem, dari semula berdasarkan desa, pada tahun 2022 berdasarkan kartu keluarga (KK).

Sebelumnya terdapat 25 desa berkategori miskin ekstrem sesuai Keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) yang terhimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS) tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 terdapat 67 ribu KK dari 360 ribu KK.

“Sekarang ada perubahan sampel, yakni berdasarkan data KK, sebab jika desa sampelnya lebih simpel,” kata Yayak.

Baca Juga:  Bupati Fauzi Ingin ASN Punya Kesadaran Sendiri untuk Tidak Tambah Libur Lebaran

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Supardi mengatakan, untuk data 25 desa itu belum ada perubahan hingga tahun ini.

Data 25 desa di 5 kecamatan yang masuk kategori miskin ekstrem itu antara lain lima desa di Kecamatan Arjasa, yakni Desa Kolo-Kolo, Paseraman, Sawah Sumur, Gelaman dan Pajanangger. Kemudian lima desa di Kecamatan Batang-Batang, mulai dari Desa Nyalabakan Barat, Yanlabakan Timur, Tamidung, Batang-Batang Daya dan Kolpo

Selanjutnya, lima desa di Kecamatan Lenteng, yakni Desa Lembung Timur, Moncek Timur, Banaresep Timur, Lenteng Barat dan Bilapora Rebba. Lima desa di Kecamatan Pragaan, di antaranya Desa Sentol Daya, Pragaan Daya, Jaddung, Pragaan Laok, Karduluk. Terakhir lima desa di Kecamatan Sapeken, yakni Desa Sabunten, Sapeken, Saseel, Sepanjang dan Pegerungan Kecil.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Butuh Bantuan Pemkab Sumenep, Minim Peserta PBU dan  Jasa Konstruksi

“Upaya awal dulu dengan memaksimalkan fungsi badan usaha milik desa (BUMDes) ternyata dalam jangka pendek tidak bisa nampak efek positifnya,” paparnya.

Menurutnya, pihaknya harus mengevaluasi beberapa program yang masuk ke desa-desa tersebut. Sementara untuk tahun ini pemerintah pusat bakal membuat program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

“Kalau teknisnya kami masih belum mengetahui, tetapi kalau tujuannya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” paparnya.

Pewarta: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *