244 Ponpes di Sumenep Belum Memiliki Ijop

(FOTO : KM/IMAM MAHDI) MINIM: Pengurusan ijop akhir tahun 2021 masih sangat sedikit dari jumlah ponpes di Kota Keris.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Pendaftar ijin operasional (ijop) pada pondok pesantren (ponpes) hingga saat ini masih minim. Bahkan, dari target yang ditentukan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menjelang akhir 2021, dari 411 ponpes yang mendaftar, hanya 167 izinnya yang terbit. Sehingga ada sekitar 244 tanpa ijop. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Sebab, bagi yang tidak ada ijop dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan.

Plt Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim, sangat menyayangkan bagi ponpes yang tidak segera mengurus ijop. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap legalitas pesantren.

Bacaan Lainnya

“Yang mengurus ijop saat ini masih sedikit. Bahkan akhir tahun 2021 ini yang terbit masih minim,” katanya, Rabu (22/12/2021)

Menurut dia, seharusnya tahun ini penerbitan ijop secara maksimal. Sebab, khawatir di tahun 2022 ada beberapa bantuan yang mengharuskan ponpes memiliki ijop.

“Semoga semua ponpes segera mengurus ijop,” tuturnya.

Menurut dia, mengurus ijop harus memenuhi rukun ponpes. Yakni, pembelajaran di ponpes harus ada pengajian kitab kuning, harus ada asramanya, tempat ibadah, pengasuh, santri mukim atau mondok.

“Pengurusan ijop berdasarakan Surat Nomor 2366/kk.13.2.3/2/PP.007/08/2020,” tuturnya.

Menurutnya, masa berlaku izin operasional ponpes berjalan selama jangka waktu 5 tahun, jika habis masa berlaku, ponpes wajib mengajukan perpanjangan izin operasionalnya.

Dia juga menambahkan, dasar hukum pengeluaran IJOP ponpes tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3668 Tahun 2019.

“Semoga semua ponpes dapat mengurus ijop,” tutupnya.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.