oleh

247 dari 410 Lembaga tidak Mengurus Ijop

KABARMADURA.ID, Sumenep – Ratusan pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Sumenep belum mengindahkan edaran tentang pengurusan ijin operasional (Ijop) atau perpanjangan izin lembaga. Akibatnya, status legalitas ratusan ponpes itu belum diakui secara sah oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat, total ponpes sebanyak 410 lembaga sesuai data tambahan sebanyak 22 ponpes. Dari jumlah tersebut, sebanyak 388 ponpes terdaftar di Kemenag daerah. Sedangkan  247 ponpes tidak mengurus ijop.

Plt Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, upaya sosialisasi terus digenjot demi legalitas atau keabsahan suatu lembaga. Dengan demikian, pengurusan Ijop makin optimal dilakukan setiap pesantren dengan harapan seluruh lembaga terdaftar secara legalitas.

“Tidak ada paksaan bagi yang tidak mengurus Ijop. Tetapi, yang tidak menurus konsekuensi ditanggung sendiri,” katanya, Rabu (14/10/2020)

Dia mengaku  telah memberikan kemudahan terhadap Pemilik ponpes untuk mengurus Ijop dengan cara mengoptimalkan pelayanan. Hanya saja, upaya tersebut terkesan sia-sia. Sebab mayoritas ponpes mengabaikan keabsahan data dari pemerintah.

“Kalau kami mengingatkan diabaikan, jalan satu-satunya dikembalikan pada kesadaran masing-masing ponpes,” tuturnya.

Rifa’i Hasyim menegaskan pengurusan Ijop bukan tanpa dasar. Tetapi, berdasarkan SE  Nomor 2366/kk.13.2.3/2/PP.007/08/2020 pada (11/08/2020) sudah beredar dan ditujukan ke setiap ponpes di daerah.  Selain itu, berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang ponpes. Bahkan dirinya telah memberikan sosialisasi terkait pengajuan dan pendaftaran Ijop bagi ponpes.

“Bagi ponpes yang habis masa berlaku ijin operasionalnya agar memperpanjang ijin sesegera mungkin, jika masih tidak diurus akan repot dengan sendirinya,” tegasnya.

Diketahui, masa berlaku izin operasional ponpes berjalan selama jangka waktu 5 tahun, ponpes wajib mengajukan perpanjangan Ijop. Dasar hukum pengeluaran Ijop ponpes tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3668 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren.  (imd/ito)

Total PP Terdaftar : 410

PP Lama : 388

PP Baru : 22

Usul IJOP : 167

Belum Usul : 247

Sudah Terbit : 91

Belum Terbit : 76

Komentar

News Feed