3 JPT Kosong,Legislatif: Bisa Hambat Kinerja Organisasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Razin) DILANTIK: Proses pelantikan pimpinan OPD tahun kemarin.

Kabarmadura.id/Sumenep– Anggota Komisi l DPRD Sumenep Nurus Salam mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar segera mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) eselon II yang kosong. Ada tiga jabatan penting di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Asisten Pemerintahan dan Staf Ahli Bupati Sumenep.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, kosongnya pimpinan OPD dapat menghambat kinerja organisasi. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus segera melakukan kajian untuk mengisi OPD yang kosong tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, desakan pengisian JPT yang yang kosong bertujuan agar program kerja yang sudah dicanangkan bisa terlaksana dengan baik. Sebab, menurut pria yang akrab disapa Oyuk itu, jika tanpa pimpinan, maka kinerja tidak terarah di masing-masing bidang, karena memang dengan adanya Plt tidak cukup untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting.

“Detailnya kurang bisa bertanggungjawab kalau hanya Plt yang ditempatkan di situ. Karena dia tidak bisa menentukan kebijakan-kebijakan strategis, sehingga rencana kerja bukan hanya terhambat, karena proses sebelumnya perlu dikaji,” imbuhnya.

Sehingga mestinya sebagai evaluasi untuk ke depannya dalam rangka proses pengisian OPD untuk selanjutnya ada kriteria target yang harus diselesaikan dan menjadi komitmen kerjanya.

Menanggapi hal itu Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi BKPSDM Sumenep Mohammad Suharjono mengakui bahwa sampai saat ini untuk pengembangan proses pengisian OPD yang kosong tersebut masih belum ada tahapan yang dilakukan. Pihaknya belum melakukan open bidding karena sedang menunggu penetapan peraturan daerah (perda) terkait perubahan struktur kelembagaan di lingkup OPD Sumenep.

“Memang tidak ada larangan diproses secepatnya, tapi kami masih menunggu rekomendasi dari pak bupati terkait kriteria yang diinginkan,” ujarnya. (ara/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *