300 Restoran hanya Setor Rp48 Juta, Pajak Restoran Diduga Bocor

(FOTO: KM/FATHURROHMAN) TIDAK SEIMBANG: Tapping box yang digunakan untuk menarik pajak restoran di Bangkalan diduga tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga dicurigai ada kebocoran pajak.

KABARMADURA.ID | BANGKALANHasil pajak dari sektor restoran di Bangkalan dinilai tidak masuk akal. Dari sekitar 300 restoran yang beroperasi, hanya menghasilkan Rp48 juta yang diperoleh selama satu bulan. Jumlah tersebut, termasuk dari lima restoran besar yang selama ini selalu ramai pengunjung.

Menurut aktivis LSM Rumah Advokasi Rakyat (RAR) Risang Bima Wijaya, hasil pajak itu tidak seimbang, karena jumlah restoran cukup banyak. Sehingga dia memprediksi, ada potensi kebocoran dari sektor pajak restoran.

Dia mencontohkan, ada beberapa restoran besar di Bangkalan, seperti Sinjay, Bebek Rizky, Terak Bulan, Amboina. Kata Risang, Sinjay yang memiliki dua lokasi restoran, hanya membayar satu lokasinya sebesar Rp10 juta. Dia kemudian curiga, hanya satu lokasi yang memiliki izin operasional.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Bebek Rizky yang memiliki lima cabang, pajaknya hanya Rp170 ribu, Rp500 ribu, Rp750 ribu dan Rp1,5 juta per bulan.

“Padahal secara kasat mata, pengunjung mereka membeludak, seharusnya pajaknya lebih dari itu,” ungkapnya pada Kabar Madura, Senin (21/2/2022).

Sejak 2019 lalu, Bangkalan sudah menerapkan tapping box dalam penarikan pajak. Cara itu diklaim untuk meminimalisir kebocoran dari pajak restoran. Sayangnya, Risang mengaku menemuukan banyak restoran yang belum menggunakan alat tersebut.

Risang menuding bahwa pemerintah tidak serius dalam penerapan tapping box di setiap restoran. Sebab, jika alat itu tidak dioperasikan, maka secara langsung akan diketahui oleh dinas terkait, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan.

“Tapi apa faktanya, kok tidak ada penindakan. Mereka tau kalau alat itu mati, tapi diam saja, padahal tinggak koordinasi dengan penegak perda agar ada ditindak. Kalau memang serius, kan mestinya ada tindakan. Pajak terbesar itu hanya dari KFC, Rp36 juta per bulan, padahal di sini sepi, lebih ramai Sinjai,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bapenda Bangkalan, Ismed Efendi berdalih, ketidakmaksimalan pajak restoran itu disebabkan situasi Covid-19, sehingga pihaknya tidak bisa menindak. Namun dia membantah adanya dugaan kebocoran pajak restoran tersebut.

“Nanti ketika Covid-19 sudah selesai, kami tegakkan disiplin, kami juga sudah kerja sama dengan kejaksaan untuk memanggil wajib pajak yang tidak taat. Bukan kebocoran, karena diambil kami, tetapi wajib pajak yang tidak patuh,” dalihnya.

Di tahun 2022 ini, Pemkab Bangkalan menarget Rp2,7 milyar dari pajak restoran. Target itu, diakui Ismed, sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Kalau wajib pajaknya terdiri dari restoran besar dan kecil lebih dari 300, yang sudah memasang alat tapping box sekitar 45 restoran. Memang kadang sering ada yang dimatikan, alasannya, mereka tidak punya tenaga IT, makanya masih menggunakan manual,” tegas Ismed.

Reporter: KM63

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.