oleh

38 ASN di Sumenep Tidak Diberikan THR

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN). Di Sumenep tercatat ada 8.767 ASN yang akan menerimanya. Tetapi, tidak semua ASN mendapatkannya, hanya yang eselon III ke bawah yang mendapatkan, sementara eselon II dan I tidak.

Terdapat 38 ASN yang tidak mendapatkannya, meliputi pekjabat eselon I dan II. Untuk eselon II, di antaranya semua kepala dinas, sekretaris kabupaten (sekkab), sekretaris DPRD, staf ahli dan eselon II lainnya. Sedangkan eselon I atau pangkat ahli utama terdapat dua orang, keduanya bertugas di RSUD Sumenep.

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rudi Yuyianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Uswatun Hasanah mengatakan, pemberian THR berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2020. Dana yang disiapkan untuk THR ASN di Sumenep sebanyak Rp38,3 miliar.

Besaran THR disesuaikan dengan gaji bulannnya, dihitung per Maret 2020. Sejatinya THR untuk eselon II lebih tinggi dari pada eselon III. Pejabat eselon II minimal berada di golongan IVc, gajinya rata-rata Rp3.307.300 hingga Rp 5.431.900 per bulan.

“Nilai THR di masing-masing sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Maret,” katanya, Kamis (14/5/2020).

Sebenarnya tidak hanya ASN yang mengemban jabatan pimpinan tinggi (JPT), masih ada golongan lain yang tidak mendapatkan THR. Golongan lain itu seperti ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, sedang ditugaskan di instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, yang gajinya dibayar di tempat penugasan.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Semenep Edy Rasiadi yang sekaligus ASN di eselon II mengaku ikhlas tidak mendapatkan THR. Sebab, APBN dan APBN difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Jadi saya pribadi tidak apa-apa, tidak mempermasalahkan dan memaklumi. Kami yakin seluruh eselon II tidak akan pernah mengeluh pada pemerintah pusat karena tidak mendapatkan THR,” ujarnya.

Bahkan, dirinya juga membuat surat edaran agar ASN dan direktur BUMD tidak boleh menerima parsel. Hal ini agar parsel diarahkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, tidak dapatnya THR pada seluruh ASN itu dianggap maklum. Sebab, masa Covid-19 sangat membutuhkan anggaran.

“Jadi, eselon I dan II tidak mendapatkan THR dikarenakan gajinya lebih besar,” ucapnya.

Namun dia mengimbau pada pemangku kebijakan agar pencairan THR disegerakan. Sebab, di masa Covid-19 banyak yang terdampak. Sehingga, belanja sehari-hari otomatis terkuras.

“Semoga THRnya cepat cair dan dapat dipergunakan untuk keluarganya,” pungkasnya. (imd/waw)

Komentar

News Feed