41 Pejabat Pemkab Sampang Dinonjobkan Serentak

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) NONJOB: Dampak adanya penggabungan sejumlah OPD dan perubahan SOTK di lingkungan Pemkab Sampang, mengakibatkan puluhan pejabat harus kehilangan jabatannya.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), mengakibatkan 41 pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang harus dinonjobkan. Praktis, mereka harus kehilangan hak tunjangan jabatan yang biasa diterima.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arif Lukman Hidayat membeberkan, dalam perubahan SOTK itu, selain ada penggabungan OPD, juga ada perubahan nomenklatur atau nama OPD tersebut.

Bacaan Lainnya

Sedangkan 41 pejabat yang dinonjobkan tersebut, baik di bidang administrasi maupun pengawas. Mereka yang kembali jadi staf biasa itu, sebelumnya mayoritas sebagai kepala seksi (kasi).

Selanjutnya, perannya disesuaikan dengan jabatan sebelumnya berdasarkan surat keputusan (SK) bupati. Ssemisal kasi kesejahteraan sosial (kesos) di kecamatan hanya dialihkan menjadi analis tata pemerintahan dan lain semacamnya.

“Ada sebanyak 41 pejabat dinonjobkan, maka otomatis haknya berupa tunjangan jabatannya dicabut, tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional umum dan lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Yoyok itu, Selasa (19/1/2021).

Di lingkungan kecamatan yang awalnya terdapat lima kasi, hini tinggal tiga. Meski ada pengurangan, pihaknya mengklaim tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerjanya, karena tupoksi dan perannya digabung dengan harapan lebih efektif dan efisien.

“Jenjang karir pejabat yang dinonjobkan ini, untuk sementara masih menunggu peluang jika ada pejabat yang memasuki pensiun, maka bisa dipromosikan untuk naik jabatan lagi dan menunggu ketentuan lebih lanjut,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Pemkab Sampang Imam Sanusi menerangkan, penggabungan itu agar kinerja OPD meningkat dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Sebab, hambatan dalam koordinasi sudah diatasi dengan penggabungan urusan tersebut, sehingga kerja dan kinerjanya lebih efektif.

“Yang jelas, penggabungan sejumlah OPD dan perubahan SOTK ini, agar ke depannya kinerja para pejabat lebih baik, efektif dan kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” tukas Imam. (sub/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *