411 Pejabat Baru Dilantik, Gaji PNS Pamekasan yang Tertunda Siap Dicairkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Khoyrul umam syarif) TANCAP GAS:Bupati Pamekasan Baddrut Tamam ingin realisasi kerja cepat semakin cepat dan sempurna seiring penggabungan sejumlah OPD.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Bupati Pamekasan Baddrut Tamam melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah 411 pejabat baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Kamis (14/1/2021).

Pelantikan tersebut pejabat itu terkait diterapkannyaPeraturan Daerah (Perda) Pamekasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dalam perda itu, terdapat ketentuan penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Bacaan Lainnya

Dampaknya, harus ada pengangkatan pejabat baru dalam OPD yang baru terbentuk tersebut. Selain itu ada nomenklatur nama OPD yang berubah.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam harus mempercepat pengukuhan tersebut. Sebab, pejabat definitif yang barudiharapkan bisa lebih berkerja cepat dalam memberikan layanan. Terutama untuk melegalisasi pelaksanaan program dan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk Januari 2021 yang sempat tertunda dalam beberapa hari terakhir.

“Kami cepat-cepat melantik ini dengan adanya nomenklatur yang baru, sehingga jika tidak segera ditetapkan, bisa berimbas pada program yang dicanangkan, perdanya sudah, perbup sudah, baru kemudian sekarang pelaksanaan pelantikannya, sehingga gaji bisa mulai turun,”paparnya. Kamis (14/1/2020).

Diketahui sebelumnya ada perubahan yang terjadi pada empat OPD, yaitu Dinas Pendidikan karena digabung dengan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata.

Kemudain, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi karena digabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan disatukan dengan Dinas Pertanian. Selain itu, ada perubahan namaBadan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan (BPKP).

Sehingga pada lembaga-lembaga baru tersebut, juga dibutuhkan pengangkatan pejabat baru.

Karena perubahan nama BKD yang berwenang mengelola keuangan daerah, maka kas daerah termasuk APBD tahun anggaran 2021 tidak bisa dikelola sebelum ada penetapan pejabat sesuai nomenklatur lembaga yang baru.

Akibatnya, gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan tidak bisa dicairkan karena tidak memiliki legal standing.

Sedangkan mengenai restrukturisasi OPD itu, jelas Bupati Baddrut, berangkat dari spirit reformasi birokrasi. Sedikitnya 28 instansi Pemkab Pamekasan menjadi 26 instansi. Kendati pejabat barunya adalah orang yang sama, atau yang menjabat sebelumnya, sesuai dengan Perda SOTK, harus ada pelantikan kembali.

Bupati yang dikenal dengan sapaan RBT itu juga ingin pejabatbaru segera menggenjot kinerjanya lebih cepat, inovatif dan bisa mewujudkan pelayanan yang lebih excellent atau sempurna, sehingga bisa mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Promosi itu harus seimbang dengan prestasi, orang yang kerjanya bagus harus dipromosikan biar bisa menempati posisi yang lebih strategies, tidak lagi suka atau tidak suka, tetapi berdasarkan pada penilaian kerja, inovasi, etos dan semangat,”urainya.

Kegiatan yang berjalan dengan khidmat dan lancar itu, dilaksanakan secara langsung di Mandhepah Agung Ronggo Sukowati Pamekasan dan secara daring. Dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman, dan Ketua Komisi I DPRD Imam Hozairi. Pelaksanaan secara daring dapat diakses di setiapkantorOPD. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *