oleh

42 Ribu Penerima PBID Dinonaktifkan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kenaikan iuran Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Penerima Iuran Bantuan Daerah (PBID) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melakukan pemangkasan peserta. Tercatat, 42.376 ribu jiwa penerima PBID dinonaktifkan secara otomatis dan acak.

Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan iuran yang harus dianggarkan oleh pemkab Bangkalan. Sementara itu, sebelumnya data penerima PBID sebanyak 155.038 jiwa. Setelah dicocokkan dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan, data tersebut berkurang hingga 11.586 jiwa. Sehingga total sementara yang mendapatkan PBID sebanyak 143.434 jiwa.

Usai melakukan verifikasi dan validasi (Verval) dengan data Dispendukcapil, kemudian pemerintah melakukan verval lagi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diketahui, dari data tersebut memperoleh data sebanyak 101.592 jiwa tidak masuk dalam kategori penerima. Hasilnya, sebanyak 101.592 jiwa direncanakan untuk di survei ulang dan akan dihapus.

Hasilnya 41.842 jiwa yang masuk sebagai DTSK dan akan tetap menerima bantuan PBID. Sedangkan sisanya yakni sejumlah, 59.750 jiwa akan dilakukan verval. Dari angka tersebut Dinas Kesehatan (Dinkes) memastikan akan mengalami penyusutan lagi. Sebab, pihaknya akan memastikan penerima PBID benar-benar masyarakat yang tidak mampu.

“Nanti akan kita kirimkan petugas melalui puskesmas yang ada di Bangkalan untuk melakukan potret (Verval, red). Dari situ ketahuan siapa yang berhak dan tidak. Saya yakin pasti ada dari sekian data itu akan berubah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dunkes Bangkalan Sudibyo, Rabu (5/2).

Masih menurut lelaki yang kerap disapa Yoyok ini, ia menerangkan, ada 41 indikator yang berhak menerima BPID berdasarkan dari Kemensos. Namun yoyok menerangkan, untuk menilai masyarakat yang berhak menerima PBID., ia tidak menggunakan indikator-indikator tersebut. Melainkan dari hati apakah memang benar warga yang saat ini memegang kartu PBID berhak mendapatkannya.

“Jumlah hewan yang dipunya, luas tanah, bentuk rumah dan penghasilan jadi indikatornya. Indikator verval kita, selain kesejahteraan juga yang meninggal dan pindah domisili,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangakalan Nur Hasan mengungkapkan, penonaktifan penerima BPID secara ptomatis tersebut hingga sebanyak 42 ribu memang disayangkan. Namun, hal tersebut menurutnya, termasuk resiko kebijakan pemerintah yang harus diterima. Akan tetapi, ia menjelaskan, akan tetap mengusahakan penerima PBID yang sebelumnya benar-benar tidak mampu untuk tetap mendapatkannya.

“42 ribu ini yang sebelumnya dinonaktifkan bisa masuk lagi untuk memdapatkan PBID setelah verval yang dilakukan nanti,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed