5 OPD Pemkab Sumenep Ajukan Tambahan Anggaran Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DARURAT : Kebutuhan dana Covid-19 wajib terpenuhi dalam waktu dekat. Mengingat sangat berpengaruh pada kondisi yang saat ini sebaran Covid-19 semakin mengancam.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Melonjaknya penyebaran Covid-19 di Kota Keris membuat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kekurangan anggaran. Tercatat ada lima  dinas yang saat ini membutuhkan anggaran tambahan. (selengkapnya lihat grafik).

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Anggaran Ach. Gazali Putra mengatakan, kekurangan anggaran tersebut karena meningkatnya sebaran Covid-19, termasuk adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Semua 5 OPD saat ini dalam proses pengajuan,” katanya, Rabu (14/7/2021)

Menurutnya, penambahan anggaran tersebut saat ini sedang dibahas di tim anggaran (timgar). Khusus Satpol PP, BPBD dan Dishub meminta tambahan anggaran karena menuntut adanya kegiatan patroli pada pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai 3-20 Juli 2021 itu. Sedangkan, untuk RSUD MA dan Dinkes menuntut untuk kebutuhan tenaga kesehatan (nakes), alat-alat kesehatan seperti rapid test, serta alat kesehatan lainnya.

Dijelaskan Gazali, anggaran tersebut akan diambil dari dana belanja tidak terduga (BTT) yang sudah dianggarkan sebelumnya pada OPD. Sesuai anggaran yang sudah ditetapkan  nilainya  sekitar Rp36.966.056.309.

Anggaran yang sudah dianggarkan kepada OPD tersebut akan dilakukan pergeseran anggaran. Misalnya, anggaran Dinas Sosial (Dinsos) yang bersumber dari BTT akan dikurangi, dan dimasukkan pada OPD yang membutuhkan secara mendadak pada lima OPD tersebut.

Diketahui, anggaran Covid-19 tahun 2021 senilai Rp90.000.000.000. Anggaran tersebut bersumber dari BTT senilai Rp36.966.056.309 dan dari sistem informasi perangkat daerah (SIPD) senilai Rp53.033.943.691.

“Yang akan dilakukan pergeseran anggaran untuk ditambahkan pada lima OPD dari dana BTT,” tegasnya.

Harapannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berupaya terus meningkatkan anggaran yang ada, jika tidak mencukupi, akan melakukan penambahan melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Ke depan, akan terus kami lakukan untuk penanganan Covid-19,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, pergeseran anggaran pada OPD yang sangat membutuhkan perlu percepatan. Tentunya, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tapi, awas jangan hanya menganggarkan tanpa menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan di lapangan.

“Sebelum PPKM darurat berakhir pembahasan serta penambahan keuangan wajib selesai,” pungkasnya. (imd/mam)

OPD yang Mengajukan Tambahan Anggaran  untuk Penanganan Covid-19

*Dinas Kesehatan (Dinkes).

*Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar (MA).

*Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

*Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

*Dinas Perhubungan (Dishub).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *