50 ribu UMKM di Pamekasan Belum Menerima Banpres

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) BERLANJUT: Pelaku UMKM di Pamekasan masih banyak yang belum menerima bantuan UMKM senilai Rp2,4 juta.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Bantuan presiden (banpres) untuk modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp2,4 juta diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2021 ini. Namun demikian, pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan Abdul Fata mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat  terkait hal itu.

“Yang saya dengar, berlanjut.  Cuma surat resmi, surat pemberitahuan mengenai perpanjangan dari kementerian belum kami terima,” terangnya.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Fata mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 83.027 pelaku UMKM di tahun 2020 kemarin untuk mendapatkan banpres itu. Namun, tidak semuanya mendapatkan bantuan.  Menurutnya, hanya sekitar 36 ribu pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan banpres.

Namun,  setelah pihaknya mengkroscek, ternyata 36 ribu pelaku UMKM tersebut tidak semuanya berasal dari usulannya, melainkan dari berbagai lembaga pengusul. Lembaga pengusul tersebut terdiri dari beberapa pihak termasuk di antaranya koperasi dan perbankan. Sehingga masih tersisa puluhan ribu pelaku UMKM yang belum mendapatkan banpres.

Fata mengatakan, jika banpres itu berlanjut ke 2021, pihaknya tidak perlu mengusulkan kembali, karena data yang diusulkan oleh pihaknya pada 2020 lalu adalah data keseluruhan dari pelaku UMKM di Pamekasan. Sehingga pemerintah pusat cukup menggunakan data sebelumnya sebagai acuan calon penerima banpres.

“Tidak perlu diajukan, karena data itu sudah ada di kementerian. Itu nanti yang diolah lagi,” pungkasnya.

Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Ali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dalam hal ini dinas terkait, dalam proses realisasi banpres untuk dilakukan secara jujur dan objektif..

Sebab pihaknya mengaku kerap menerima keluhan masyarakat bahwa terdapat permainan oleh oknum dalam pencairan banpres itu. Sehingga masyarakat yang seharusnya menerima banpres itu merasa dirugikan dan terdzolimi.

“Intinya, harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jangan dimainkan, ini hak masyarakat. Kasihan mereka, itu hak mereka. Pokoknya harus objektif sesuai data,” tukas politisi Partai Demokrat itu. (ali/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *