Data Belum Valid, Harga Pupuk Subsidi Sudah Naik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) KENAIKAN: Harga pupuk subsidi naik, pengawasan harus dimaksimalkan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG- Polemik tentang keterpenuhan pupuk di kalangan petani  belum usai. Polemik tentang kelangkaan pupuk bersubsidi belum usai, kini petani kembali dihadapkan dengan kenaikan harga pupuk bersubsidi sebagaimana surat Peraturan Menteri Pertanian (Permen) nomor 49 tahun 2020 pada 30 Desember tentang harga pupuk bersubsidi tahun 2021.

Berdasar Permen tersebut, harga pupuk mengalami kenaikan beragam. Pupuk urea yang semula Rp1800/kg, naik Rp450 menjadi Rp2.250/kg, lalu pupuk SP-36 dari HET Rp2.000/kg naik Rp400 sehingga menjadi Rp2.400/kg.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, pupuk ZA mengalami kenaikan Rp300 menjadi Rp1.700/kg dan pupuk organik granul naik sebesar Rp300, dari yang semula Rp500/kg menjadi Rp800/kg. Hanya pupuk jenis NPK yang tidak mengalami kenaikan HET dan tetap Rp2.300/kg.

“Pupuk subsidi ini untuk petani, jadi saya berharap semua petani tahu soal kenaikan harga ini agar tidak ada permainan. Dan pupuk subsidi ini hanya untuk petani yang terdaftar di e-RDKK,” tutur Kasi Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang Nurdin, Rabu (6/1/2020).

Nurdin menegaskan bahwa pupuk bersubsidi tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh petani yang terdaftar di elektrik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), atau petani yang sudah memiliki kartu tani, sehingga bagi petani yang tidak terdaftar atau tidak memiliki kartu tani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

Secara teknis, petani yang ingin mendapatkan manfaat harga pupuk bersubsidi terlebih dahulu harus mendatangi kios pupuk resmi terdekat, kemudian mengisi formulir untuk melakukan penebusan pupuk yang sudah tersedia di kios, dan sebagai bukti bahwa petani sudah terdaftar di e-RDKK sehingga jumlah pupuk yang didapat bisa diketahui.

“Petani di Sampang ini kurang lebih ada 300 ribu, cuma ada yang satu rumah. Dan petani yang dapat pupuk bersubsidi berbeda jumlahnya, ada yang 50 Kg, ada yang 100 Kg, tergantung luasan tanah,” imbuhnya.

Terhadap kenaikan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sampang (FORMASA) Arifin menguraikan bahwa beban modal petani akan bertambah dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Sampang.

“Kenaikan pupuk bersubsidi kami artikan pemerintah sedang berdagang dengan rakyatnya. Petani menjadi korban dari sistem, kami berharap Pemerintah Sampang dengan perangkatnya hingga PPL betul-betul memfasilitasi petani yang berhak, jangan hanya mengandalkan laporan realisasi,” ulas Arifin.

“Faktanya, pada masa tanam November kemarin, banyak petani yang secara administrasi berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, justru mereka harus membeli pupuk bersubsidi lebih dari harga yang telah ditetapkan,” imbuh Arifin. (mal/bri).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *