oleh

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Kasus dugaan human error yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dr. Syafi’i kepada Siti Khodijah masih bergulir. Selasa (26/1/2021), Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bangkalan.

Namun hasilnya, keduanya enggan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan kelalaian rumah sakit yang disebabkan oleh human error.

Ketua IDI Bangkalan Farhat Suryaningrat menyampaikan, pihaknya belum bisa memastikan hal itu, sebab ada dua versi yang berbeda. Dia menjelaskan, dua versi tersebut yakni antara dokter kandungan sebelumnya, yakni dokter Moel dengan dokter di RSIA dr. Syafi’i.

“Dokter Moel mengatakan kelahiran awal Februari, Dokter Taufik mengatakan 26 Desember 2020. Ini kan ada dua versi berbeda, untuk memastikan itu, harus dilempar kepada yang lebih ahlinya lagi,” tuturnya.

Karena menurut Farhat, dari situ akan diketahui apakah ada kelalain saat melakukan standar operasional prosedur (SOP) atau tidak.

“Saya sendiri belum tahu apakah sesuai dengan SOP atau tidak,” ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan dilakukan mediasi, agar menemukan titik terang antara kedua belah pihak. Menanggapi kasus tersebut, pihaknya belum bisa memutuskan perkara tersebut apakah ada human error atau malpraktik.

“Untuk memutuskan kasus itu perlu pendapat ahli, nanti kami akan bersurat ke Perkumpulan Obsterti dan Ginekologi Indonesia (POGI),” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo mengaku masih mendalami. Kata dia, yang bisa menentukan apakah ada human error atau tidak, nanti kolegium dari POGI  yang bisa menelaah dan melakukan kajian apakah adanya keteledoran atau tidak.

“Kalau bicara dari bidan, kami sudah turun ke lapangan, tidak ada bidan, kejadiannya tidak ada bidan yang mengarahkan ke rumah sakit tertentu khususnya swasta,” jelasnya.

Karena pada waktu itu Rumah Sakit Syamrabu ruang irna C tutup, Yoyok menuturkan, Siti Khodijah sudah disuruh memilih ke layanan kesehatan lainnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, pihaknya meminta kepada Dinkes agar dalam waktu dekat untuk dikumpulkan beberapa bidan desa atau koordinator bidan di puskesmas masing-masing untuk dilakukan sosialisasi.

Sosialisasi dimaksud, agar bidan memahami bahwa kegiatan bidan hanya mendampingi, hanya merawat sepanjang tidak perlu dilakukan tindakan ke faskes atau ke rumah sakit.

“Bidan bukan mendorong, mengarahkan atau menyuruh pasien agar melakukan operasi caesar di rumah sakit swasta karena bisa mendapatkan fee atau reward,” ungkapnya.

Politisi dari PPP ini juga akan memanggil kedua belah pihak, antara pihak rumah sakit dengan Siti Khodijah, agar bisa dimediasi. Kata dia, di dalam prosedur penyelesaian sengketa, baik di dalam litigasi maupun non litigasi, harus dilakukan upaya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

“Paling lambat hari Jumat kami panggil semuanya,” tuturnya.

Jika di dalam mediasi tersebut tidak ditemukan titik temu atau jalan buntu, Nur Hasan menuturkan, pihaknya akan berkirim surat kepada IDI Bangkalan untuk diteruskan pada IDI Provinsi Jawa Timur agar dilakukan sidang.

“Sidang ini untuk memutuskan siapa yang salah dan benar,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed