oleh

Raperda RTRW dan RPJMD 2021-2026 Sedot Perhatian

KABARMADURA.ID, SUMENEP- Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Jumlah tersebut tergolong banyak, mengingat pada tahun 2020, DPRD hanya menyelesaikan pembahasan sebanyak 5 raperda dan 4 raperda masih belum tuntas sehingga masuk dalam Prolegda tahun 2021.

19  Raperda yang akan dibahas tahun 2021 ini, rinciannya untuk 3 instansi. 11 raperda merupakan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dan 8 raperda lainnya usulan pemerintah daerah Sumenep.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep, M. Sukri mengatakan, saat ini sudah terdapat empat raperda yang diparipurnakan dan sudah siap dibahas oleh legislatif.

Empat raperda tersebut diantaranya, Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Raperda Penyelenggaraan Jalan, dan Raperda Kabupaten Layak Anak.

“Beberapa perda itu sudah mendapat persetujuan dari Gubernur. Jadi harus ada asistensi dulu dari gubernur apakah itu layak atau tidak,” katanya, Kamis (18/02/2020).

Sukri melanjutkan, skala prioritas dan target pembahasan akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, apalagi saat ini wabah Covid-19 masih berlangsung. Jika mengacu pada tahun 2020 lalu, dari 9 yang masuk prolegda, hanya 5 raperda yang dituntaskan menjadi perda.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, saat ini yang sudah siap untuk dibahas yakni raperda yang berasal dari  prakarsa DPRD.

“Bisa saja nanti di pertengahan tahun ada penambahan program legislasi daerah, namun sebagai evaluasi akan tetap ada pembahasan lanjutan,” ujar Hamid.

Dari 21 raperda yang masuk prolegda ini, tidak semuanya usulan baru, baik dari legislatif maupun pemerintah daerah. Beberapa diantaranya merupakan raperda yang tidak selesai di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021 ini.
“Kami berharap bisa tuntas tahun ini,” pungkasnya.

Dari sejumlah raperda yang sudah ditetapkan masuk dalam Prolegda, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033 mendapatkan perhatian dari warga Sumenep. Sejumlah ulama, bahkan ikut berpartisipasi memberikan saran dan usulan, utamanya terhadap adanya peta wilayah untuk penambangan fosfat.

“Perda tentang RTRW tentu menjadi perhatian, karena menyangkut dengan izin pemanfaatan lahan dan kenyamanan lingkungan. Tetunya, perhatian juga pada Raperda RPJMD tahun 2021-2026 karena itu menyangkut visi dan misi bupati baru,” ulas Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep, Irwan Hayat (ara/bri).

 

Komentar

News Feed