oleh

58 Ribu Data DTKS Diperbaharui, Dinsos Sampang Dinilai Kurang Tanggap

Kabarmadura.id/Sampang– Adanya sejumlah protes dan kritikan terhadap kinerja Dinas Sosial Sampang tertang data kemiskinan yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tumpang tindih. Hal itu membuat dinas yang bergerak di bidang sosial itu akhirnya melakukan pembaharuan data kemiskinan. Tercatat  selama dari tahun 2011 hingga tahun 2020 sebanyak 158 ribu penduduk yang akan diperbaharui. Sementara saat ini data yang baru dilakukan pembaharuan sekitar 58 ribu.

Kepala bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial Dinsos Sampang M. Nasrun menuturkan, data kemiskinan yang ada di DTKS memang cukup banyak, namun jumlah tersebut belum dilakukan pembaharuan secara menyeluruh. Diakauinya, pembeharuan akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan usulan dari pihak kecamatan atau desa.

Ditambahkan, pembeharuan data sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem data kemiskinan yang selama ini banyak mendapat protes. Diakuinya, dampak ketika data kemiskinan tidak diperbaharui, maka akan bermasalah pada menyaluran bantuan. Seperti contoh data warga  yang sudah meninggal namun masih tetap terdaftar sebagai penduduk miskin.

“Berdasarkan di DTKS, jumlahnya itu ada 158 ribu, dan ini memang data lama,” ungkapnya, Minggu (9/8/2020).

Namun, saat ditanya kapan pembaruan data akan dilakukan, pihaknya mengaku sudah melakukan dari bulan Februari tahun 2020. Akan tetapi, sistem pembaharuannya itu dilakukan ketika ada data penerima bantuan yang terhapus secara otomatis, atau penerima bantuan yang masih bermasalah akan diperbaharui ketika melakukan pengajuan.

Adapun data yang sudah diperbaharui akibat terhapus secara otomatis atau bermasalah dengan lainnya, ia mengaku sudah mencapai kurang lebih 58 ribu, adapun untuk sisanya menunggu waktu.

“Sekarang sudah ada 58 ribu yang diperbaharui, adapun sisanya bertahap,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan kawal Jawa timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang, Sidik menuturkan, seharusnya  DTKS ini diperbarui sebelum program bantuan itu disalurkan. Sebab, ini berkaitan dengan data penerima bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah untuk orang yang tidak mampu. Apalagi, di tengah adanya wabah covid-19 program bantuan cukup banyak.

“Seharusnya pembaharuan ini dilakukan sebelumnya. Jika seperti ini bisa jadi penerima bantuan asal-asalan atau hanya mengandalkan pengajuan dari bawah, yang kondisi sebenarnya tidak diketahui apakah layak atau tidak,” tegasnya.

Selain itu, kata dia. Dinsos Sampang ini terlihat lamban dalam menyikapi persoalan DTKS. Dan ia merasa heran jika data tersebut masih ingin dilakukan pembaharuan. Karena, bantuan sudah dikucurkan, tetapi datanya masih akan diperbaharui. Padahal, efektifnya ketika data tersebut sudah diperbaharui, data menerima bantuan cukup berdasarkan data yang ada di DTKS.

Jadi wajar, lanjut dia,  ketika bantuan di Kabupaten Sampang ini sering lambat, sebab tidak mempunyai data kemiskinan yang akurat dan valid. Malah cenderung menunggu pengajuan dari bawah.

“Kenapa baru sekarang dinsos ini ingin memperbaharui data, padahal ini seharusnya sudah diperbaharui dari sebelumnya, sebab ini data yang akan menerima bantuan,” ungkapnya. (mal/mam)

 

Komentar

News Feed