oleh

60 Persen Pejabat Tidak Kunjung Tunaikan LHK

Kabarmadura.id/Sampang-Kendati sudah diwajibkan bagi setiap pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk melaporkan kepemilikan harta kekayaan pejabat negara dan ASN (LHKPN-LHKASN). Namun mayoritas pejabat dan ASN di Kabupaten Sampang sampai saat ini tidak kunjung melakukan kewajiban tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, jumlah abdi negara yang wajib lapor LHKPN di Sampang sebanyak 75 orang, namun sampai saat ini baru 8 orang yang melaporkan. Sedangkan untuk pegawai yang wajib melakaukan LHKASN itu diketahui sebanyak 6.700, tetapi yang melaporkan baru sekitar 3.800 orang.

Kepala BKPSDM Sampang Yuliadi Setiawan melalui Pelaksana Tugas Kepala Bidang (Plt Kabid) Pembinaan Aparatur Hendro mengatakan, kewajiban LHKPN mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3). Kewajiban itu mengikat pada pejabat setara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sedangkan untuk kewajiban LHKASN tersebut, mengacu pada surat edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan.

Meski regulasi yang mengatur tentang kewajiban dalam melaporkan harta kekayaan itu sudah sangat jelas, naun diakuinya, sampai sekarang mayoritas abdi negara di Kota Bahari tidak kunjung melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.

“Batas pelaporan LHKPN ini pada akhir bulan Maret mendatang melalui website KPK. Semua ASN wajib melaporkan hartanya ke Kemenpan RB, tetapi sampai saat ini mayoritas masih belum melaporkan,” ungkap Hendro saat dikonfirmasi Kabar Madura, Kamis (20/2/2020).

Dirinya menjelaskan, berdasarkan SE Kemenpan RB tersebut, abdi negara yang wajib melakukan LHKASN tersebut, meliputi eselon III, IV dan V. Sedang ASN eselon II-A, II-B atau setara kepala dinas, sekretaris daerah (sekda), dan ASN eselon III-A, meliputi sekretaris dinas, camat, wajib tunaikan LHKPN ke KPK sebagai bentuk transparansi.

Lanjut Hendro, kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan Pemkab Sampang itu, adalah wujud pernyataan integritas atas harta kekayaan dan upaya pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan bentuk transparansi para abdi negara.

Sambung Hendro, pihaknya meminta para abdi negara yang belum melaporkan kepemilikan hartanya kepada lembaga terkait, agar disegerakan. Meski pihaknya tidak bisa menjatuhi sanksi, namun dirinya berharap semua pejabat dan pegawai dapat melaksanakan kewajiban melaporkan kepemilikan harta kekayaannya.

“Ini merupakan langkah pencegahan atau preventif dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh para abdi negara dan pejabat negara, serta bentuk transparansi publik,” jelasnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed