62 Desa di Sampang Terancam Kekeringan

News121 views

KABARMADURA.ID | SAMPANG Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang perlu bersiap mengantisipasi bencana kekeringan. Tahun lalu terdapat 63 desa di Sampang terdampak kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Asroni menuturkan, jumlah desa yang berisiko terdampak bencana kekeringan tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, ada 62 desa yang terancam kekeringan dan krisis air bersih.

“Tahun ini berkurang satu desa, yaitu Desa Pulau Mandangin,” ucapnya, Kamis (8/6/2023).

Asroni menyebutkan, 62 desa itu tersebar di 10 kecamatan. Semuanya membutuhkan suplai bantuan air bersih. Bantuan air bersih itu menjadi rutinitas setiap tahunnya. Namun, pihaknya perlu dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Baca Juga:  Larang Cabor Kelola Dana Bupati Cup, Disporabudpar Sampang Dikritik

Saat ini, pihaknya sedang menghitung kebutuhan anggaran. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampang telah diminta untuk menghitung biaya air bersih dalam setiap satu tangki berkapasitas 5.000 liter. Droping air bersih ini diusahakan terlaksana bulan depan.

Sebab, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga Oktober. Puncak kemarau akan terjadi pada Agustus. Karena itu, pada Juli, droping air diusahakan terealisasi.

Asroni menambahkan, dalam memberikan bantuan air bersih, pihaknya akan bermitra dengan pihak ketiga. Rekanan itu akan bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan distribusi air bersih ke setiap daerah yang rawan kekeringan. Armada yang berupa tangki juga disediakan oleh pihak ketiga.

Baca Juga:  Kios dan Lapak Pasar Margalela Sampang Bertahun-tahun Tidak Difungsikan

Namun demikian, BPBD Sampang sangat bergantung pada bantuan anggaran dari Pemprov Jawa Timur. Selain itu juga akan minta dukungan dari pemkab melalui belanja tidak terduga (BTT).

“Kami sudah berkoordinasi dengan bagian keuangan. Bahwa bila kaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat langsung, maka akan diprioritaskan,” pungkas Asroni.

Pewarta: Ali Wafa

Redaksi: Sule Sulaiman

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *