65 Aset Tanah Kas Desa di Dua Kecamatan Tak Bersertifikat

  • Whatsapp
KM/IMAM MAHDI-SEGERAKAN : Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan berupaya untuk segera menerbitkan sertifikat TKD.

Kabarmadura.id/PAMKASAN – Pengelolaan aset daerah berupa tanah kas desa (TKD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, sampai saat ini masih banyak belum bersertifikat. Dari tiga belas kecamatan yang ada, masih terdapat dua kecamatan yang masih terdapat 65 TKD tak bersertifikat.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Imam Wahyudi menyampaikan, saat ini masih ada dua kecamatan di wilayahnya yang memiliki aset TKD tak bersertifikat.

Kedua kecamatan itu, masing-masing Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Pamekasan. Rinciannya, jumlah aset TKD di Kecamatan Paedemawu sejumlah 349 bidang tanah, dengan tanah bersertifikat sejumlah 316, sementara yamg masih belum bersertifikat sebanyak 33 TKD.

Kemudian,  Kecamatan Pamekasan jumlah TKD sebanyak 263 bidang tanah, dengan TKD bersertifikat sebanyak 231, sementara yang belum bersertifikat sejumlah 32 bidang tanah. Total keseuluruhan dari aset TKD yang dimiliki pemkab di dua kecamatan itu, sejumlah 612 bidang tanah.

“Dari total 612 aset TKD pemkab, masih ada 65 aset TKD yang belum bersertifikat,” katanya, Senin (13/5)

Lebih lanjut Imam Wahyudi mengatakan, lokasi TKD yang belum bersertifikat atas nama pemkab didominasi oleh bidang tanah yang berada di keluran. Rinciannya, Kelurahan Patemon sebanyak 10 bidang tanah. Kelurahan Barurambat Kota sebanyak 8 bidang tanah.

Kemudian, Kelurahan Gladak Anyar 6 bidang tanah, Kelurahan Bugih 5 bidang tanah, Kelurahan Parteker 2 bidang tanah, serta Kelurahan Kowel, Barurambat Timur dan Lawangan Daya masing-masing 1 bidang tanah.

“Sudah kita proses pengurusan sertifikatnya di BPN,” lanjutnya

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) TU Andri satriyo membenarkan, adanya beberapa bidang tanah milik pemkab yang diajukan untuk dilakukan penerbitan sertifikat tanah, bahkan sebagian sudah masuk proses penerbitan sertifikat. dan ada juga yang baru diajukan.

“Memang ada yang sedang diproses di sini. Terkait Jumlahnya tidak begitu tahu, sebab tidak pegang data,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto menyayangkan kinerja pemkab yang dinilai lelet dalam menangani aset daerah. Menurut dia, pemkab seharusnya lebih serius dalam menyelamatkan aset daearah. Dia menilai, selama ini pemkab cenderung menunggu ada gejolak atau konflik untuk mengurus sertifikat tanah.

“Segera disertifikat, sebab itu menunjang kelegalan serta dapat dimiliki pemkab dengan baik,” tandasnya. (km45/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *