oleh

659 Pekerja Tidak Tercover Jaminan Kesehatan, Diskumnaker Sampang Pasrah

Kabarmadura.id/Sampang-659 tenaga kerja di Kabupaten Sampang, dipastiman belum tercover jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu terjadi lantaran perusahaan tidak mendaftarkan para pekerja untuk memperoleh jaminan perlindungan kecelakaan kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, jumlah pekerja di Sampang tercatat sebanyak 2.269 jiwa. Namun, pekerja yang sudah tercover dan didaftarkan sebagai peserta BPSJ Ketenagakerjaan oleh perusahaan hanya 1.610 jiwa. Sedangkan sebanyak 659 pekerja belum memiliki jaminan kesehatan. Adapun jumlah perusahaan di wilayah Kota Bahari sejumlah 271 perusahaan.

Kendati demikian, Kepala Diskumnaker Sampang SuahrtiniKaptiyati yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Perindustrian Heru Susandra, mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kondisi tersebut.

Dirinya mengaku pasrah, lantatan tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya. Dia berdalih, secara teknis dan kewenangan, pemberian sanksi hanya bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pihak yang berwajib.

“Kami tidak bisa berbuat banyak, karena kami tidak punya kewenangan memberikan sanksi, hanya sebatas mengimbau saja,” ucap Heru Susandra kepada Kabar Madura, Kamis (9/7/2020).

Dirinya menguraikan, regulasi yang mewajibkan pekerja tercover jaminan kesehatan itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011. Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, maka wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Selain itu, dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap.

“Bukan kami mau mengabaikan amanat UU dan Permen ini, tapi kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, kami hanya terus melakukan pendekatan persuasif, baik kepada perusahan atau pekerja,” kelit Heru.

Sementara itu, Moh. Amin salah seorang karyawan di salah satu perusahaan di Sampang mengatakan, seyokyanya program jaminan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan itu, berfungsi memberikan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Sayangnya sampai saat program itu belum berjalan maksimal.

Meskipun masih ada sebagian perusahaan yang mengabaikan amanat UU dan Permen tentang kewajiban memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja itu, dirinya menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang seolah tidak peduli dan terkesan mengabaikan nasib para pekerja.

Dirinya menilai, selama ini tidak ada tindakan nyata dari Pemkab untuk mendesak perusahaan agar memenuhi kewajibannya pada pekerja. Harusnya lanjut dia, Pemkab melalui dinas terkait hadir dan memperjuangkan hak-hak para buruh, termasuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Masih banyak teman-teman buruh yang belum didaftarkan, anehnya Pemkab malah terkesan diam dan membiarkan, seolah tidak mau tahu problem yang dihadapi para buruh,” tandasnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed