68 Ribu NIK Penerima Bansos di Bangkalan Tidak Valid

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) AMBURADUL: Puluhan ribu data penerima bantuan sosial (banso) di Bangkalan tidak sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Tidak semua masyarakat yang masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan memperoleh bantuan sosial (bansos). Sebab, berdasar hasil verifikasi data tahun 2020 dari 139.605 kartu keluarga (KK), terdapat 68 ribu KK bermasalah. Yakni, Nomor Induk kependudukan (NIK) tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sehingga, tidak semua KK yang tercatat di DTKS akan mendapatkan bantuan tahun ini. Sebab, keberadaan NIK masih banyak yang tidak sinkron atau ada yang masih belum terkonsolidasi antara data di kabupaten dengan Kemendagri. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Wibagio melalui Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Sukardi, Senin (12/7/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, mayoritas penerima bantuan yang tercatat di DTKS tergraduasi. Salah satu persoalannya, berada pada tidak sepadannya data NIK dengan pusat. “NIK-nya di KK dan NIK di KTP kadang tidak padan ketika di Kemendagri. Di Bangkalan yang sudah masuk program keluarga harapan (PKH) tahap II sekarang ada 61 ribu, kalau tahap III saya belum terima rekapnya,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, untuk DTKS yang tergraduasi lantaran meninggal, secara otomatis akan dicoret dan akan disesuaikan dengan data kematian yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). “Kalau graduasi karena meninggal NIK-nya pasti valid, selama ada laporan kami akan melakukan update data DTKS,” tegasnya.

Sukardi mengaku, sudah meminta pendamping agar selalu mencatat dan melakukan pelaporan mengenai data kematian penerima bansos. Diharapkan, pendamping segera melakukan penghapusan jika ada masyarakat yang tercatat DTKS meninggal. “Selama ini, kalau ada DTKS yang meninggal kartu bantuannya akan diwariskan pada keluarga. Artinya, akan ada proses perubahan pengurus atau penerima,” jelasnya.

Terpisah, Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Bangkalan Heru Wahjudi mengatakan, terdapat tiga graduasi. Masing-masing, graduasi alamiah, mandiri dan mandiri sejahtera. “Meninggal kalau masih ada ahli warisnya di buku rekening kolektif (burekol)-nya dengan ganti pengurus,” tukasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *