7 OPD Tercatat sebagai Penerima DBHCHT, Siap Mencegah Peredaran Rokok Ilegal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) BAKAL DIBANTU: Salah satu penggunaan DBHCHT akan digunakan untuk kesejahteraan buruh pabrik.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 ada perubahan. Pada anggaran tersebut dari semula Rp40,9 miliar menjadi Rp49 miliar. Penambahan itu diketahui setelah hasil pembahasan perubahan anggaran kegiatan (PAK). Dana tersebut merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2020.

Dengan perubahan itu, jika dibandingkan dengan tahun 2020, pagu anggaran DBHCHT tahun ini terjadi kenaikan,  yakni selisih kurang lebih Rp1 miliar dari angka semula Rp48,8 miliar menjadi Rp49 miliar.

Bacaan Lainnya

Kepala Bagian (Kabag) Energi Sumber Daya Alam (ESDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Mohammad Sahlan mengatakan, realisasi anggaran DBHCHT akan digunakan untuk kesehatan, pengawasan produk rokok ilegal, sosialisasi dan bantuan langsung tunai (BLT).

“BLT itu akan diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan produksi tembakau mulai buruh di pabrik rokok dan yang lain. Kalau kesehatan ada untuk masyarakat miskin dan juga tambahan fasilitas kesehatan,” kata Sahlan.

Dijelaskannya, untuk presentase realisasi DBHCHT di antaranya 50 persen diperuntukkan BLT, yakni untuk buruh petani tembakau dan pekerja pabrik rokok. Sebesar 25 persen untuk satgas pengawas dan pemberantasan rokok ilegal. Selain itu 25 persen untuk kesehatan.

“Dengan adanya perubahan  anggaran DBHCHT maka kami akan memaksimalkan program prioritas, yang sasarannya tahun ini adalah para pelaku tembakau dan pekerja pabrik rokok,” tuturnya.

Dikatakannya, pada pembahasan PAK, sasaran dana DBHCHT ada penambahan organisasi perangkat daerah (OPD). Dari semula 6 menjadi 7 OPD, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep  Rp12,2 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar  Rp5,5 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rp10,8 miliar, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Rp6,7 miliar, Bagian Energi Sumber Daya Alam (ESDA) Rp10 miliar, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Rp176 juta, dan ditambah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Rp3,9 miliar.

Menurut Sahlan, pada perubahan penambahan itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis). Sementara target dalam realisasi anggaran masih belum diketahui peruntukannya. Saat ini hanya penentuan nominal di masing-masing OPD.

“Juga ada pergeseran belanja atau realisasi. Sementara untuk tambahan itu kan untuk DBHCHT 2020 lalu itu tidak terpakai semua sehingga masuk silpa dan sekarang ternyata boleh digunakan lagi, makanya ada penambahan di PAK ini,” paparnya.

Besar harapan kepada seluruh jajaran OPD yang sudah diamanahkan untuk merealisasikan anggaran tersebut. Sehingga sebaran rokok ilegal di ujung timur Pulau Madura ini dapat dicegah dengan optimal.

Sahlan melanjutkan, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam membangun kesadaran bersama terhadap pemberantasan rokok ilegal. Diakui atau tidak keberadaan rokok yang legalitasnya jelas menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sehingga secara tidak langsung puncaknya akan kembali kepada masyarakat.

Rincian anggaran penerima DBHCHT di 7 OPD.

-Dinkes  Rp12,2 miliar.

-RSUD dr. H. Moh. Anwar  Rp5,5 miliar.

-Disperindag Rp10,8 miliar.

-Dispertahortbun Rp6,7 miliar.

-Bagian ESDA Rp10 miliar.

-Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Rp176 juta.

-Diskominfo Rp3,9 miliar.

Dari dana Rp49 miliar terbagi menjadi tiga komponen.

-50 persen untuk BLT.

-25 persen untuk satgas pengawas dan pemberantasan rokok ilegal.

-25 persen untuk kesehatan.

Siap Mencegah Peredaran Rokok Ilegal

7 OPD Tercatat sebagai Penerima DBHCHT

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *