Pungutan 3 Persen BOP di Bangkalan Hanya Sumbangan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) RAPAT KHUSUS: Koordinator Wilayah (Korwil) bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Klampis dimintai keterangan oleh Dewan Pendidikan (DP) Bangkalan. 

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar 3 persen dari biaya operasional sekolah (BOP) lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Klampis mendapat perhatian khusus Dewan Pendidikan (DP) di Bangkalan. Beberapa pegawai dipanggil untuk melakukan pembahasan secara bersama.

Masing-masing, Kepala Sekolah (kepsek), anggota Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK), Kepala Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan non formal Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan. Mereka, mengadakan pertemuan di Kantor Korwil Kecamatan Klampis, Senin (2/8/2020).

Dari hasil pembahasan tersebut, dugaan pungli hanya kesalahpahaman antara kepsek dengan penilik atau IGTK maupun sesama anggota IGTK dan Disdik. Pungutan sebesar 3 persen hanya sumbangan berdasarkan kesepakatan kepsek yang nantinya digunakan untuk kegiatan masing-masing sekolah itu sendiri selama 6 hingga satu tahun ke depan.

Anggota DP Bangkalan Mahmudi Ibnu Khotib menjelaskan, jika sumbangan diwajibkan 3 persen, dia memang menilai bahwa itu masuk kategori pungli.

“Kalau memang sumbangan, ya tidak usah mematok 3 persen atau persen lainnya. Sehingga, kalau berdasarkan klarifikasi tadi bahwa ini ada kesalahpahaman antara IGTK dengan masing-masing lembaga sekolah,” ujar anggota Dewan Pendidikan Bangkalan Mahmudi Ibnu Khotib.

Menurutnya, agar tidak ada dugaan hal serupa realisasi BOP harus mengikuti petunjuk dan teknis (juknis) yang ada. Bahkan, bila perlu menyiapkan teguran terhadap seluruh pejabat yang terlibat, jika tidak menghadiri rapat tentang sosialisasi perealisasian BOP. Baik berupa teguran tertulis maupun lainnya.

“Karena informasinya, ketika sosialisasi BOP ada anggota IGTK yang tidak hadir. Akibatnya, menimbulkan polemik dugaan ini. Harus ada teguran khusus yang harus dilakukan kepada 12 sekolah kelompok bermain (KB) atau TK yang tidak hadir hari ini,” ucapnya.

Semenatara itu, Kepala Korwil Klampis Matruyam mengaku, belum ada rekomendasi dan persetujuan dari instansinya mengenai sumbangan sebesar 3 persen dari pencairan BOP. Mirisnya, muncul persoalan dugaan pungli BOP dari salah satu tokoh masyarakat (tomas) sekitar.

“Selanjutnya, akan kami tindak tegas siapapun pelakunya itu. Ikuti juknis yang benar, agar sesuai aturan yang berlaku,”  responnya.

Terpisah, Kabid PAUD dan Non-Formal Disdik Bangkalan Soelistijawati mengaku, tidak mengetahui secara pasti mengenai adanya pungli BOP. Sebab, selama sosialisasi baik juknis BOP PAUD sesuai Permendikbud Nomor 9 tahun 2021 maupun juknis Nomor 14 tentang Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (Siplah). Dengan ketentuan setiap sekolah bisa mengelola keuangannya.

“Keuangan ini, langsung masuk ke lembaga, bukan singgah ke Disdik. Kami hanya menyalurkan kepada lembaga, dan kami hanya  menginstruksikan agar BOP ini dimanfaatkan  sesuai juknis,” paparnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *