Kualitas Proyek Fisik di Desa Kabupaten Sampang Terabaikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Kejanggalan realisasi dana desa (DD) di Kabupaten Sampang akhirnya terkuak. Yakni, program fisik dikerjakan sebelum melakukan pencairan. Bahkan, banyak kepala desa (kades) yang menggelar pekerjaan tanpa harus menunggu pencairan DD. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, Senin (2/8/2021).

Menurutnya, akibat dari pekerjaan mendahului pencairan dana sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan. Bahkan, tidak sedikit hasil program fisik berkualitas buruk. Kondisi itu, merupakan hasil kroscek dari sejumlah desa yang menggunakan dana talangan untuk mengerjakan pekerjaan lebih awal.

“Dana Add pencairannya tidak mudah. Karena anggaran dana keluar secara bertahap. Namun, banyak kades yang sudah melakukan pekerjaan menggunakan dana talangan dalam merealisasikan pekerjaan lebih awal. Akibatnya, keterbatasan dana cukup berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan bisa saja terabaikan,” ujarnya.

Dia menuturkan, pelaksanaan proyek fisik harus melalui perencanaan yang dilanjutkan ke survei. Jika hal itu belum dilakukan, seharusnya realisasi pekerjaan tidak dilaksanakan. Namun, akibat tergesa-gesanya sejumlah kades untuk memulai pekerjaan lebih awal  rawan terjadi pelanggaran dalam proses penganggaran dan penggunaannya.

Sedangkan tahun ini, realisasi dari 100 persen anggaran setiap desa dibagi beberapa tahap. Tahap pertama, sebesar 40 persen dan  40 persen tahap kedua. Terakhir, baru pencairannya sebesar 20 persen. Sehingga, dalam proses pencairan tidak mudah untuk merealisasikan pekerjaan fisik dengan cepat.

“Jadi, tidak mungkin jika pekerjaan proyek banyak dikerjakan di sejumlah desa. Meskipun dana yang digunakan tidak hanya ADD dan DD,” tuturnya.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang saling lempar saat berusaha dimintai keterangan. Pelaksana tugas (Plt) DPMD Sampang Chalilurrahman enggan memberikan keterangan. “Silahkan ke bagian Kabid Bina Pemerintahan Desa mas irham atau ke mas rudi,” responnya singkat.

Hal senada diungkapkan Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Irham Nurdayanto yang juga memilih tidak berkomentar. Pihaknya tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui nomor ponselnya. (man/ito)

Indikasi Kejanggalan Realisasi Program Fisik di Desa

  • Pekerjaan mendahului pencairan DD
  • Jadikan dana talangan untuk merealisasikan pekerjaan
  • Rawan terjadi pelanggaran penganggaran dan penggunaan DD

Tahapan Pencairan DD

  • 40 persen tahap I
  • 40 peren tahap II
  • 20 persen tahap II

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *