Anggaran Pelaksanaan Pilkades Serentak di Sumenep Butuh Tambahan Akibat PPKM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DITUNDA: Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) maka pilkades serentak tidak bisa dilaksanakan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) cukup melumpuhkan berbagai sektor. Tidak hanya perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, juga mempengaruhi laju program pemerintah di tingkat desa. Seperti, pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang harus molor akibat PPKM.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep M Ramli mengatakan, pelaksanaan Pilkades Sumenep yang sempat tertunda karena PPKM darurat awal Juli lalu tetap berlanjut. “Sepanjang masih ada PPKM ini, pelaksanaan pilkades tetap ditunda, tidak ada alternatif. Hal itu juga dikuatkan oleh edaran dari Mendagri,” ujarnya, Selasa (3/8/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, masih akan berkoordinasi untuk memastikan penetapan hari atau jadwal pelaksanaan pilkades yang tertunda ketika sudah PPKM dicabut atau tidak diperpanjang. Termasuk kalkulasi anggaran. Sebab, sering diundurnya pelaksanaan, maka masih membutuhkan tambahan anggaran.

“Pada dasarnya, anggaran yang sudah ditetapkan itu digunakan selama pelaksanaan pilkades. Misalnya, kebutuhan honor panitia mereka kan tidak ada kontrak berapa bulan,” imbuhnya.

Untuk kelancaran Pilkades 2021, Pemkab Sumenep melalui DPMD menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkades sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021.  (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *