Petugas Tidak Dihonor, PPKM Level 4 di Sumenep Justru Jadi Longgar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) SIBUK LAINNYA: Salah satu pos PPKM Darurat terlihat longgar lantaran tidak ada penjagaan dari petugas keamanan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Naiknya PPKM darurat ke level 4 tidak memengaruhi lebih ketatnya penjagaan. Pos penjagaaan di sejumlah titik di Sumenep yang semula ketat justru sedikit longgar.

Berdasarkan pantauan Kabar Madura, masyarakat yang melintas di depan pos pantau tidak lagi dihentikan. Di lokasi itu hanya dipasang poster bertuliskan jalur ditutup hingga pukul 21.00.

Bacaan Lainnya

Pada pantauan pulul 09.00, semua pos tidak terlihat satu pun petugas keamanan yang berjaga. Kondisi serupa terjadi sekitar pukul 14.00 hingga 16.00. Bahkan pada malam hari sekalipun, beberapa pos masih kosong. Seperti yang terlihat di pos pantau di jalur lingkar barat Sumenep atau di Kecamatan Batuan, hingga pukul 19.30 tidak ada satu pun petugas yang berjaga.

Petugas gabungan memang sempat memeriksa kelengkapan surat-surat pengendara yang melintas, utamanya menghentikan pelintas yang tidak memakai masker. Tetapi, saat ini mulai terlihat dibiarkan.

“Keamanan diperketat. Namun memang sedikit longgar. Sebab, petugas belum ada biaya husus atau insentif husus untuk kesejahteraan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Purwo Edi Prasetia, Rabu (4/8/2021).

Terdapat tujuh titik pos PPKM darurat di Sumenep, antara lain simpang tiga Jalan Wiraraja, Desa Gedungan Kecamatan Batuan, simpang tigas Desa Batuan, simpang 3 Monumen Ayam Jago Desa Pamolokan Kecamatan Sumenep, Simpang 3 Parsanga/kantor BLK Desa Parsanga Kecamatan Sumenep, simpang 3 Rumdis Kapolres Sumenep di Desa Pabian Kecamatan Sumenep, simpang 3 Asta Tinggi, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sumenep, simpang 4 Pandian Jalan Diponegoro.

Selain itu, pengawasan sejumlah pasar juga masih belum berjalan maksimal. Misalnya, seperti di Pasar Lenteng, Pasar Anom dan lainnya. Untuk menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan, diakui Purwo, sulit dilakukan karena keadaan pasar yang cukup sempit. Masih banyak pedagang maupun warga yang tidak mengenakan masker.

“Masyarakat memakai masker justru mengaku membuatnya sulit bernapas,” tandasnya.

Rupanya, di balik kondisi tersebut ada permasalahan serius yang cukup membebani para petugas. Purwo mengatakan, usulan dana operional untuk kegiatan tersebut belum dicairkan. Sehingga selama ini, untuk kesejahteraan dan biaya operasional petugas di lapangan harus dikeluarkan dari kantong pribadi masing-masing.

“Kami harap dana yang sudah diusulkan dapat cair. Sehingga, keamanan di lapangan tidak kerepotan ketika butuh air dan sebagainya,” ungkapnya.

Untuk penanganan wabah Covid-19 di Sumenep tahun 2021 ini, disiapkan anggaran Rp90 miliar. Satpol PP mendapat jatah sekitar Rp50 juta. Anggaran itu digunakan untuk kesejahteraan petugas keamanan selama PPKM berlangsung.

Meski sudah disediakan sejak awal tahun, namun adanya PPKM darurat di Sumenep, terjadi perubahan alokasi anggaran itu. Alokasi anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) harus digeser seiring adanya PPKM darurat. Pergeseran anggaran itu diarahkan ke OPD yang menjalankan teknis PPKM darurat dan layanan kesehatan.

Selain Satpol PP, OPD itu antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar (MA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep.

“Longgarya keamanan karena petugas masih sibuk dengan pekerjaan lain,”  ucap Purwo menjelaskan mengenai ketiadaan petugas yang berjaga di sejumlah pos.

Alasan mengenai adanya pekerjaan lain yang sedang dikerjakan petugas juga diungkap Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Sutioningtyas. Pos pantau yang juga dijaga polisi selama PPKM itu diakuinya sedikit longgar.

“Penjagaan petugas memang sedikit longgar, karena masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan,” AKP Widiarti.

Namun berdasarkan keterangan AKP Widiarti, Polres Sumenep menerjunkan 735 personel dalam realisasi PPKM darurat di Sumenep. Bahkan, adanya perpanjangan PPKM darurat, sejatinya akan lebih memperketat pengamanan, agar masyarakat disiplin protokol kesehatan (protkes) Covid-19.

“Di sebagian pos-pos, termasuk di perbatasan Pamekasan-Sumenep akan dilakukan penertiban yang ketat. Sebab, selama ini masih ada sebagian masyarakat yang tidak memakai masker. Selain itu, peralatan kesehatan perlu dilengkapi,” dalihnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *