Estimasi Biaya Pilkada Bangkalan 2024 Naik Rp34 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) BIAYA NAIK: Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bangkalan diperkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan akan dilaksanakan serentak tahun 2024 nanti. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan sejak tahun ini untuk menyambut pesta demokrasi lima tahunan. Dari estimasi anggaran yang telah dibahas, pelaksanaan pilkada diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp78 miliar.

Angka tersebut, lebih besar dibandingkan dana tahun sebelumnya. Yakni, di tahun 2018 kemarin yang hanya memperoleh dana sebesar Rp44 miliar. Sebab, estimasi merupakan anggaran kasar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan regulasi lainnya tentang rencana strategi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2020-2024.

Bacaan Lainnya

“Ini kan hanya prediksi atau perkiraan dana yang dibutuhkan. Ya, kami ajukan Rp78 miliar naik Rp34 miliar dari tahun sebelumnya. Tapi belum finish, karena rancangan anggaran belanja (RAB) belum selesai,” ujar Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin, Minggu (15/8/2021).

Menurutnya, estimasi tersebut mencakup biaya keseluruhan kegiatan, baik proses pembelanjaan logistik gaji panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bahkan, Jika mengacu dari jumlah sumber daya manusia (SDM), jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah kecamatan hingga desa hingga jumlah pendudukan sesuai domisili.

“Estimasi ini, memang lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan tahun 2018 lalu. Karena, satu honor PPK sampai KPPS itu ada kenaikan gaji dua kali lipat,” ucapnya..

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kenaikan alokasi anggaran pilkada tahun 2024 tersebut juga pada pengadaan. Seperti kertas suara dan logistik lainnya mengalami kenaikan 10 persen. Sehingga, dipastikan biaya pelaksanaan pilkada akan membengkak. Sedangkan untuk alokasi anggaran pilkada akan diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Maka dari itu, kami meminta kepada legislatif kemarin agar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang cadangan pembiayaan pilkada bisa segera selesai diperdakan. Agar biaya, tahun 2024 nanti tidak kelabakan,” tukasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *