DPRD Sumenep Terus Optimalkan Kinerja, Akan Tuntaskan KUA-PPAS Akhir Agustus

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Humas DPR for Kabar Madura) DISEGERAKAN: DPRD Sumenep terus optimalkan kinerja,s salah satunya akan tuntaskan pembahasan KUA-PPAS akhir Agustus 2021.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Wabah Covid-19 tidak menyurutkan semangat legislator Sumenep untuk menyelesaikan seluruh agenda yang ditargetkan. Salah satu agenda itu adalah pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Tahapan sebelum penentuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun anggaran 2022 itu mulai dilaksanakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menargetkan rampung pada 30 Agustus 2021.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menegaskan, pembahasan tersebut tentang berapa anggaran daerah, kemudian gaji pegawai serta belanja dan lainnya.

“Kami berharap jadwal yang direncanakan sesuai target. Tujuannya, untuk terus pindah pada pembahasan selanjutnya,” katanya, Senin (23/08/2021).

Rancangan KUA itu mengenai kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya.

Sedangkan rancangan PPAS memuat tentang penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan skala prioritas program masing-masing urusan, penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program atau kegiatan.

“Jika sudah selesai, nantinya akan dilakukan penandatanganan bersama bupati dan DPRD Sumenep,” jelas Hamid.

Dalam pembahasannya, dilakukan tim dari Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sumenep dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep.  Tim tersebut berjumlah 25 orang.

“Kami berharap, dengan waktu yang singkat ini bisa dibahas secara mendalam dan maksimal, karena memang waktu yang kami punya sangat sedikit di kondisi Covid-19 seperti ini, mudah-mudahan 30 Agustus 2021 sudah selesai,” imbuh Hamid meyakinkan.

Semua rancangan KUA dan PPAS juga diharapkan dapat memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang diharapkan bersama. Sehingga dapat menghasilkan draft APBD yang akan diserahkan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memungkasi penjelasannya dengan  menyatakan bahwa setelah pembahasan KUA-PPAS, akan maraton pada KUA-PPAS APBD 2022, pembahasan peraturan daerah (perda) APBD 2021 kemudian perda APBD tahun 2022.

“Kami akan terus berusaha melaksanakan kegiatan kedewanan,” pungkas Hamid. (imd/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *